Visi Misi Jokowi-JK terkait Buruh Dianggap Lebih Realistis

"Versi Jokowi lebih realistis karena ambil peran perumahan dan transportasi, anggaran APBN, ada komitmen untuk itu," kata Dina di Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Dia membandingkan visi misi Jokowi-Kalla dengan visi misi capres/cawapres lainnya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kepada buruh, pasangan ini menjanjikan program tiga layak, yakni kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Sedangkan Prabowo-Hatta berjanji untuk memenuhi sepuluh tuntutan buruh dan rakyat atau spultura. Menurut Dina, spultura yang dijanjikan Prabowo-Hatta sulit direalisasikan. "Spultura itu sangat buruh sekali dan tidak mudah dilakukan," sambungnya.

Program itu, dinilai Dina, lebih bertumpu pada kontrak antara pengusaha dengan buruh. Menurutnya, tidak ada campur tangan pemerintah jika merujuk pada spultura yang dijanjikan Prabowo-Hatta.

"Program spultura kembali membenturkan buruh dengan pengusaha, ini sulit, tidak baik untuk buruh maupun iklim investasi," lanjutnya.

Dina juga menilai, rekam jejak calon presiden/wakil presiden perlu diperhatikan. Bagi kaum buruh, menurutnya, diperlukan capres/cawapres yang tidak punya latar belakang represif terhadap buruh.

"Karena buruh mendapatkan haknya melalui perjuangan, demonstrasi, aksi, kalau rezimnya represif, bagaimana masa depan buruh?" ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, aktivis Migrant Care Wahyu Susilo menyampaikan pendapat senada. Menurutnya, visi misi pasangan Jokowi-Kalla lebih maksimal dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Jokowi-Kalla, katanya, menjanjikan untuk memperjuangkan perlindungan buruh melalui diplomasi luar negeri. Mereka berjanji akan menempatkan pengacara di setiap kedutaan besar RI untuk mengurusi masalah warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Calon kedua di politik luar negeri ada komitmen diplomsi perlindungan kelompok migran. Buruh migran adalah kelompok marginal yang harus dapatkan perlindungan maksimal," ucapnya.

Selain itu, kata Wahyu, pasangan tersebut menjanjikan upaya perbaikan kesejahteraan buruh melalui legislasi atau peraturan perundang-undangan.

"Mereduksi peran sektor bsinis yang selama ini menjadi kelompok eksploitasi buruh migran. Jelas mana yang visinya lebih punya perspektif buruh migran," sambungnya.

Kendati demikian, Wahyu dan Dina mengingatkan masyarakat untuk menagih janji para capres dan cawapres jika terpilih nanti. Keduanya juga meminta para capres/cawapres mewujudkan janji-janji mereka dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.