Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janjikan Tambah Anggaran TNI-Polri Tiga Kali Lipat

Kompas.com - 04/06/2014, 08:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo alias Jokowi berjanji untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi TNI dan Kepolisian RI sebesar tiga kali lipat. Peningkatan anggaran menyasar pembaruan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesejahteraan personel.

"Peningkatan alokasi anggaran TNI dan Polri demi pertahanan negara dan kesejahteraan. Itu sangat penting," ujar Jokowi dalam acara silaturahim keluarga besar purnawirawan TNI dan Polri,  di Balai Kartini, Selasa (3/6/2014).

Namun, lanjut Jokowi, peningkatan alokasi anggaran itu harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen terlebih dulu. Jika menjadi presiden, Jokowi yakin target angka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dicapai. Saat ini, alokasi anggaran untuk TNI sebesar Rp 70 triliun, lebih kecil dari negara tetangga Malaysia dan Singapura. Jika pertumbuhan ekonomi melejit, alokasi anggaran terhadap TNI diperkirakan berkisar Rp 210 triliun. Begitu juga alokasi anggaran 2014 Polri yakni Rp 44,5 triliun menjadi Rp 132 triliun.

Sentuhan "high technology"

Peningkatan alokasi anggaran itu, kata Jokowi, akan meyasar pada modernisasi alutsista.

"Kami akan memberikan sedikit sentuhan hi-tech pada alutsista kita," ujar Jokowi.

Untuk TNI Angkatan Udara, Jokowi akan menambah pesawat F16, meng-upgrade sistem radar terbaru, menambah pesawat angkut C130 berkapasitas 80 hingga 100, pesawat angkut M400 bermuatan 37 ton, dan kapasitas 116 personel bersenjata penuh.

Untuk matra TNI Angkatan Laut, Jokowi juga akan menambah pengadaan kapal selam, mengingat Indonesia adalah negara maritim. Kemudian, mengoperasikan armada patroli berkecepatan tinggi, serta memperbantukan armada angkatan laut untuk pengembangan sistem distribusi barang yang bernama tol laut.

Sementara itu, untuk matra TNI Angkatan Darat, Jokowi pun akan menambah pesawat F16, melakukan modernisasi senjata organik, dan lain-lain.

"Jangan tergantung satu negara saja. Kalau di sana sulit, beli ke negara lain. Jangan sampai kita didikte satu negara saja," ujar Jokowi.

Adapun peningkatan alokasi anggaran bagi Polri menyasar peningkatan rasio personel polisi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Setidaknya, dalam dua tahun, pertambahan personel polisi mencapai 20 ribu. Selain itu, mendorong Polri meningkatkan pengawasan terhadap daerah-daerah terpencil melalui modernisasi perangkat informasi teknologi berkualitas tinggi.

"Dengan anggaran itu, perumahan personel TNI dan Polri yang ada juga kita upgrade besar-besaran. Ini penting. Mengapa? Ini jelas memperlihatkan bahwa Indonesia itu mampu, TNI dan Polri punya wibawa di mata dunia internasional," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com