Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puji Pemprov DKI, Prabowo Presentasikan Foto Ahok Tanpa Jokowi

Kompas.com - 02/06/2014, 20:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Pemerintah DKI Jakarta dalam hal pengelolaan anggaran. Rangkaian slide dipresentasikannya untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta kepada peserta rapat koordinasi nasional Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (2/6/2014) sore.

Namun, yang ditampilkan dalam slide itu hanya foto Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tak ada foto Joko Widodo, Gubernur DKI yang saat ini menjadi pesaing Prabowo dalam Pemilu Presiden 2014.

"Saya di sini menampilkan wagubnya saja, soalnya wakil wagubnya dari Gerindra. Boleh kan?" kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, DKI Jakarta adalah contoh pemerintah daerah yang sukses mencegah kebocoran anggaran. Melalui pengawasan yang ketat, Pemprov DKI berhasil mencoret pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan terindikasi bermasalah dari APBD.

"Dia berhasil memotong APBD sebesar 25 persen, tapi menaikkan penerimaan sampai 21 persen. Sasaran saya nanti menaikkan 4 persen. Bayangkan, dia bisa menaikkan sampai 21 persen. Kalau di DKI bisa, semua provinsi pasti bisa," ujarnya.

Dengan penghematan, lanjut Prabowo, anggaran bisa dimanfaatkan pada hal-hal yang lebih berguna, misalnya meningkatkan kesejahteraan guru. Prabowo menilai, saat ini masih banyak guru yang tidak sejahtera karena penghasilan yang kurang memadai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com