Bambang: Korupsi Dana Haji Melukai Para Calon Haji

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyayangkan terjadinya tindak pidana korupsi terkait penyelenggaran haji 2012/2013, yang menjerat Menteri Agama Suryadharma Ali. Menurut Bambang, korupsi terkait pelaksanaan haji sangat merugikan dan melukai para calon jemaah haji.

"Korupsi pada penyelenggaraan haji sangat merugikan dan melukai para calon jemaah haji," kata Bambang melalui pesan singkat, Jumat (23/5/2014).

Bambang berharap penetapan Suryadharma sebagai tersangka bisa membawa perubahan dalam pelayanan haji secara menyeluruh. Diharapkan, tidak ada lagi penggunaan sisa kuota haji yang bukan untuk kepentingan para calon jemaah haji.

KPK menemukan adanya indikasi penggunaan sisa kuota haji untuk para pejabat dan keluarganya. Lembaga antikorupsi itu juga mencium praktik nepotisme dalam penunjukan panitia penyelenggaran ibadah haji (PPIH).

"Penunjukan PPIH yang bukan orang profesional karena bersifat nepotisme dan tidak sesuai ketentuan," ucapnya.

KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012/2013 melalui surat perintah penyidikan yang ditandatangani pimpinan KPK 22 Mei 2014. KPK menjerat Suryadharma dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 Kesatu juncto Pasal 65 KUHP.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini terancam hukuman pidana penjara seumur hidup. Unsur dalam Pasal 2 ayat 1 UU, antara lain, adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun unsur dalam Pasal 3 UU Tipikor salah satunya menyalahgunakan wewenang.

Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma, antara lain, dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membayari pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Di antara keluarga yang ikut diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian Agama.

KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji.