Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo di Depan KPK, Dokter Muda Protes Pungli Uji Kompetensi

Kompas.com - 21/05/2014, 16:56 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan dokter yang mengatasnamakan Aliansi Dokter Muda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (21/5/2014). Para dokter tersebut menuntut KPK mengusut kemungkinan adanya penyelewengan di balik penerapan biaya uji kompetensi yang dilakukan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK dengan mengenakan jaket putih ala dokter. Sebagian besar dokter muda tersebut mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut mereka. Mereka juga membentangkan dua spanduk besar berwarna putih menghadap ruas jalan di depan Gedung KPK. Salah satu spanduk bertuliskan, "KPK perlu memeriksa pengurus AIPKI".

Spanduk lainnya menilai ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan AIPKI terkait dengan uji kompetensi dokter muda. "Pungutan liar dan pemerasan dokter-dokter baru melalui uji kompetensi yang ternyata ilegal dan mengatasnamakan institusi pendidikan kedokteran perlu ditindak," bunyi tulisan pada salah satu spanduk.

Melalui pengeras suara, seorang pengunjuk rasa mempertanyakan tarif yang diberlakukan AIPKI selaku pelaksana uji kompetensi dokter muda. Menurutnya, selaku organisasi yang menyatakan diri nirlaba, AIPKI seharusnya membebaskan biaya uji kompetensi dokter muda. Untuk satu kali uji kompetensi, setiap dokter dipungut biaya Rp 1 juta.

"Tentu saja ini kan ada tujuan dan kalau dilihat di websitenya, AIPKI itu menyatakan mereka organisasi nirlaba, tidak mencari keuntungan, tapi kenapa ujiannya memungut biaya Rp 1 juta tiap anak?" teriak salah seorang pengunjukrasa tersebut.

Aksi unjuk rasa para dokter ini diamankan sejumlah petugas Kepolisian. Aksi unjuk rasa ini tidak sampai menyebabkan arus lalu lintas Jalan HR Rasuna Said terhambat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com