Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, SBY Salahkan Media soal Korupsi Kader Demokrat

Kompas.com - 18/05/2014, 15:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyalahkan media massa atas hal negatif yang melanda partainya. Kali ini, SBY menyalahkan media soal kasus korupsi yang menjerat beberapa elite partainya.

Hal tersebut diungkapkan SBY saat memberikan sambutan dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (18/5/2014).

Awalnya, SBY menyoroti suara Demokrat yang merosot tajam pada pemilu legislatif lalu. Demokrat memperoleh 10,19 persen suara atau setengah dari hasil Pileg 2009, yakni sekitar 20 persen.

"Kenapa suara kita merosot tajam? Karena ada kasus korupsi yang dilakukan kader partai. Ada krisis kepemimpinan partai pada tahun 2013 lalu. Kemudian Partai Demokrat juga digempur habis habisan oleh televisi dan media cetak," kata SBY.

Pemberitaan media terhadap kasus korupsi yang masif itu, menurut SBY, telah mempengaruhi presepsi masyarakat. Masyarakat akhirnya berpikir kalau Demokrat adalah partai terkorup. Padahal, SBY menilai masih banyak partai lain yang korupsinya lebih masif dari Demokrat.

"Media telah membangun presepsi publik seolah Partai Demokrat paling banyak korupsi, kenyataannya tidak," tegas SBY.

Ini bukan kali pertama SBY menyalahkan media. Pada Jumat (16/5/2014) lalu, SBY menyalahkan media dan juga masyarakat atas rendahnya elektabilitas peserta konvensi capres Demokrat. SBY menilai, 11 peserta konvensi sebenarnya punya kualitas yang baik, tetapi media dan masyarakat kurang menyimak ajang tersebut.

Elektabilitas Demokrat terus merosot jauh sebelum Pileg setelah para elite partai itu terjerat kasus korupsi. Bahkan, Anas Urbaningrum ketika masih menjabat Ketua Umum Demokrat menjadi tersangka KPK.

Kepemimpinan DPP Demokrat kemudian diambil alih SBY. Namun, nyatanya Demokrat tetap tidak mampu mencapai target 15 persen suara di Pileg. Dampaknya, Demokrat tidak bisa untuk mengusung capres-cawapres sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com