Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Kriteria Cawapres Menurut Jokowi dan Rudy

Kompas.com - 15/05/2014, 11:28 WIB
Kontributor Surakarta, M Wismabrata

Penulis


SOLO, KOMPAS.com -- Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata di rumah dinas Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, di Lojigandrung, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Pertemuan berlangsung selama lebih kurang 15 menit tersebut menghasilkan usulan kriteria untuk calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014.

Kedua orang yang pernah memimpin Kota Solo tersebut awalnya menolak untuk memberitahukan hasil pertemuan mereka. Namun, saat didesak tujuan Jokowi datang ke Solo, dirinya menjelaskan bahwa sudah sepantasnya dirinya sowan ke seniornya, dan meminta pertimbangan terkait pencapresan dirinya.

"Ya sudah sepantasnya datang ke senior, dan kami sudah pernah bekerja sama untuk memimpin Kota Solo," katanya kepada wartawan pada Kamis (15/5/2014).

Jokowi menambahkan, dari pengalaman dengan Rudy, dirinya sepakat dengan orang nomor satu di Solo tersebut bahwa cawapresnya harus memiliki tiga kriteria, yaitu tidak berebut jabatan, tidak berebut pekerjaan, dan tidak "mata duitan".

"Ya, tadi kita membahas situasi terkini, dan setidaknya ada tiga kriteria yang dianggap penting untuk cawapres, tidak rebutan jabatan, tidak rebutan pekerjaan, dan tidak hanya mencari uang," kata Jokowi.

Senada dengan sahabatnya, Rudy menimpali ketiga kriteria tersebut dengan mengatakan pentingnya melayani dan mengabdi kepada republik.

"Yang penting melayani dan mengabdi kepada republik, dan siapa pun cawapresnya, ada semangat melayani," kata Rudy.

Rombongan Jokowi meninggalkan Lojigandrung menuju Salatiga dan direncanakan pada sore harinya akan kembali ke Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com