PBB "Berteriak" meski Hanya Punya Suara Kecil

Melihat kembali perjalanan PBB menjadi peserta pemilu bukan perjalanan yang mulus. Berdasarkan verifikasi faktual partai politik (parpol) peserta pemilu, yang dilakukan KPU, Januari 2013, hanya 10 partai yang dapat menjadi peserta pemilu. Sayangnya, PBB tidak termasuk dalam partai yang diloloskan itu.

PBB pun mengambil langkah sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawas pemilu memberi angin segar kepada PBB dengan memerintahkan KPU untuk meloloskan PBB menjadi salah satu petarung pada pesta demokrasi 2014.

Dengan dalih-dalih hukum, KPU menolak melaksanakan rekomendasi Bawaslu itu. Belum mau menyerah, PBB mengambil langkah menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta. Sekali lagi, angin segar bagi PBB, PT TUN memenangkan gugatan partai yang mencalonkan Yusril Ihza Mahendra sebagai presiden itu.

Tak ada pilihan bagi KPU selain menjalankan perintah pengadilan dan menetapkan PBB sebagai partai nasional peserta pemilu ke-9 dengan nomor urut 14.

Namun, pukulan bagi PBB tidak berhenti di situ. Beberapa bulan menjelang pemungutan suara, 9 April 2014, survei politik terus menghajar citra partai itu. Sebut saja salah satunya survei yang dilansir Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Desember 2013 lalu, yang menyatakan PBB akan hanya mendapat suara 0,87 persen dan tidak lolos ambang batas parlemen.

Yusril yang merupakan Ketua Majelis Syuro PBB mengabaikan hasil-hasil survei yang menjatuhkan citra partainya.

"Kami selama ini nggak pernah percaya lembaga survei yang sebenarnya punya kepentingan membangun opini publik. Jadi, bagi kami bukan hal yang serius soal survei-survei itu," kata Yusril.

Entah terpengaruh hasil survei atau memang tidak tertarik memilih PBB sama sekali, pada pemungutan suara, tidak banyak suara dituai partai berbasis massa Islam itu. Hasil hitung cepat Kompas, PBB mendapat 1,5 persen suara.

Dan, benar saja, berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan 33 KPU provinsi, memang perolehan suara PBB tidak pernah melebihi 2 persen di setiap daerah pemilihan.

Namun, rupanya, hal itu pun tidak membuat PBB pasrah dan menerima nasibnya menjadi partai yang kalah. 

Ketua Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum (KAPPU) PBB Teddy Gusnaedi mengatakan, pihaknya memang masih tidak menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU di setiap tingkatan.

"Berdasarkan keterangan saksi kami, banyak suara PBB yang bergeser ke partai lain," ujar Teddy, Jumat (9/5/2014).

Kecurigaan itu mendorong Teddy melakukan "ceramah" setiap rapat rekapitulasi suara provinsi dilakukan di KPU.

"Janganlah kita kotori cita-cita demokrasi kita dengan cara-cara kotor seperti ini," katanya.

Tidak jarang, ceramah Teddy yang juga disampaikan dengan suara tinggi membuat Ketua KPU Husni Kamil Manik dan enam komisioner lainnya tercengang mendengarkan panjang dan lebar pernyataannya.

Teddy mengatakan, protesnya itu tentu didasari oleh keyakinannya bahwa sesungguhnya suara partainya tidak sekecil perkiraan. "Ini yang kami tidak terima. Tentu ini tidak bisa dibiarkan," katanya.

Namun, PBB harus menerima bahwa hasil akhir menunjukkan partai tersebut hanya mampu meraup suara 1,46 persen suara dari total suara sah 124.972.491 suara, yaitu 1.825.750 suara. Tak cukup memenuhi ambang batas parlemen, PBB pun harus terima tidak punya wakil di DPR.