Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Cawapres Jokowi Akan Diputuskan oleh Megawati

Kompas.com - 07/05/2014, 14:56 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden Partai Kebangkitan Bangsa, Mahfud MD, membantah informasi yang mengatakan bahwa ia telah ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi bakal capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. Ia menilai keputusan seputar cawapres untuk Jokowi akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Itu kan analisis dari orang di luar saja, tidak jelas sumbernya. Pada akhirnya akan diputuskan oleh Bu Mega," kata Mahfud seusai menghadiri acara pengukuhan Hendropriyono sebagai profesor di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Mengenai rencana koalisi antara PDI Perjuangan dan PKB, Mahfud mengatakan bahwa PKB tidak memiliki wewenang untuk menentukan pasangan untuk Jokowi.

"Koalisi itu kan tidak mensyaratkan siapa cawapresnya. Cawapresnya itu akan ditentukan oleh Bu Mega dan Pak Jokowi. Yang berkoalisi kan karena beliau capres dan belum ada yang tahu juga siapa cawapresnya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Selain Mahfud, beberapa nama yang disebut-sebut akan menjadi kandididat kuat pendamping Jokowi. Mereka antara lain Wakil Presiden RI 2004-2009 Jusuf Kalla dan mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang diumumkan awal bulan ini menunjukkan bahwa Mahfud adalah bakal cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Jokowi. Survei ini mengasumsikan Jokowi-Mahfud bertarung melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta Aburizal Bakrie-Wiranto. Menurut hasil survei, elektabilitas Jokowi jika dipasangkan dengan Mahfud sekitar 47,6 persen. Begitu Jokowi dipasangkan dengan Kalla, elektabilitasnya menjadi 46,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com