Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Sebut Ada Janji Capres yang Berbahaya

Kompas.com - 07/05/2014, 10:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengaku akan mendukung calon presiden yang bisa memberikan perubahan dan janji-janji yang tidak muluk. Menurut dia, visi misi dan juga janji politik sangat penting dalam mempertimbangkan pilihan terhadap calon presiden. Dia melihat, saat ini janji-janji calon presiden ada yang sangat berbahaya.

“Kalau didengarkan janji-janji kampanye sekarang menurut saya ada yang berbahaya. Misalnya, kalau seorang capres ada yang mengatakan, kalau saya jadi presiden, akan saya nasionalisasi semua aset, diambil alih semuanya,” ujar SBY dalam wawancara dengan Suara Demokrat yang diunggah ke YouTube, Rabu (7/5/2014).

SBY menuturkan, janji yang dilontarkan seorang calon presiden itu bisa jadi terdengar sebagai pemimpin yang berani, tegas, dan memiliki rasa nasionalisme tinggi. Namun, apabila capres itu benar-benar terpilih sebagai presiden dan menindaklanjuti janjinya itu dengan menasionalisasi semua perusahaan asing, maka SBY mengingatkan, perekonomian Indonesia bisa hancur.

“Nanti yang perjanjiannya sudah di era Bung Karno dan Pak Harto dan sekarang, hari ini dinasionalisasi aset asing di Indonesia, besok kita akan dituntut di arbitrase internasional. Lusa kita akan kalah. Kalahnya akan memorak-porandakan perekonomian kta, dampaknnya sangat dahsyat,” kata SBY.

Oleh karena itu, SBY menyatakan, jika ada calon presiden yang bersikukuh akan melakukan nasionalisasi, maka dia tidak akan memilih capres itu. Pasalnya, SBY menyadari mendukung capres dengan visi seperti itu akan membawa malapetaka bagi Indonesia.

Di dalam video wawancara berdurasi sekitar 19 menit itu, dia juga menyinggung visi dan misi dari calon presiden lain yang ingin mengembalikan lagi Undang-Undang Dasar 1945, sebelum adanya amandemen.

Dengan kembalinya UUD 1945 itu, SBY menyatakan bahwa akan berimplikasi pada penerapan sistem presidensial murni, MPR memegang kendali pemerintahan dan kenegaraan, sehingga terjadi pemilihan tidak langsung.

“Itu mudah diucapkan, tapi bagaimana implementasinya, apakah tidak mengganggu stabilitas nasional, dan membalikkan sejarah? Saya tidak bisa bayangkan kalau itu betul-betul dijanjikan. Bisa saja itu janji kampanye dan tidak dilaksanakan, maka rakyat akan marah. Atau janji itu dilaksanakan, dan tidak peduli bagaimana dampaknya pada rakyat,” papar SBY.

SBY meminta agar rakyat selektif dalam memilih pemimpin. “Saya tidak akan mendukung, capres mana pun, kubu mana pun yang janji-janjinya justru membahayakan bangsa kita. Itu maksud saya concern pada platform dan janji kampanye,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com