Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi Suara Tak Mulus, KPU Dianggap Minim Pengawasan

Kompas.com - 29/04/2014, 20:15 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Proses rekapitulasi suara Pemilihan Legislatif 2014 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memasuki hari keempat, Selasa (29/4/2014). Seharusnya, hingga hari ini, sudah 13 provinsi yang rekapitulasi suaranya disahkan. Kenyataannya, baru 6 provinsi yang disahkan oleh KPU laporan rekapitulasinya. Sementara, sejumlah provinsi lainnya ditunda karena masih ada persoalan teknis di KPU daerah. Provinsi-provinsi itu adalah Bengkulu, DKI Jakarta, Aceh, Lampung, Jawa Barat dan Banten.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai, persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan pemilu sudah terjadi jauh sebelum hari pemungutan suara. Menurutnya, hal ini terjadi karena KPU minim melakukan pengawasan terhadap penyelenggara di tingkat daerah. Selain itu, kata Ray, sejak awal KPU juga tidak menuntaskan masalah yang ada di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga persoalan menumpuk.

"Dari bawah masalah DPT saja banyak yang tidak tuntas, angkanya sering berubah-ubah dan tidak dituntaskan dengan cepat makanya terjadi masalah seperti ini. Lagi pula pengawasan juga minim terhadap kinerja KPU ini," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/4/2014).

Ray menganggap banyaknya kesalahan dan masalah di KPU-KPU provinsi dapat menjadi celah terjadinya berbagai pelanggaran pemilu. Untuk itu, ia menyarankan agar penyelenggara pemilu membentuk skema yang baru untuk mengawasi internal KPU hingga sampai ke daerah-daerah.  

"Biasanya mereka cuma menanggulangi dengan mengeluarkan surat edaran, teguran, dan itu tidak efektif. Harus ada satuan khusus yang tugasnya hanya mengawasi kinerja KPU ini," katanya.

Sementara itu Komisioner Komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiansyah mengatakan, proses rekapitulasi akan tetap diupayakan selesai pada 6 Mei mendatang dan diumumkan pada 9 Mei sesuai dengan jadwal.

Menurut Ferry, masalah di beberapa KPU provinsi dapat dituntaskan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.

"Tetap kami upayakan mudah-mudahan bisa sesuai tenggat waktu. Biar kita dapat ketahui caleg yang lolos, partai yang mencukupi ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden," kata Ferry.

Sejak Sabtu (26/4/2014) pekan lalu, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara nasional dalam pemilu legislatif. Proses rekapitulasi akan dilaksanakan selama 11 hari hingga 6 Mei 2014. Hasil rekapitulasi akan ditetapkan antara 7 dan 9 Mei 2014. Hasil penghitungan dari 33 provinsi dikumpulkan di KPU pusat untuk dijumlahkan sebagai hasil pileg secara nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com