Politik Uang Tanda Kegagalan Parlemen 5 Tahun ke Depan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menganggap maraknya politik uang selama Pemilu Legislatif 9 April 2014 dapat menjadi gambaran akan gagalnya parlemen dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, politik uang akan menghalangi langkah caleg yang bersih dan berkompeten untuk menduduki lembaga legislatif tersebut.

"Caleg-caleg yang memainkan politik uang ini tidak akan membuat perubahan positif di parlemen. Yang ada malah agen-agen politik uang yang akan terus berkembang," kata Hajriyanto di Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, ada beberapa penyebab maraknya politik uang pada pemilu kali ini. Salah satunya adalah sistem pemilu yang terlalu personal, tidak lagi proporsional partai seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Hal itu mempermudah interaksi langsung antara caleg dan rakyat yang menjadi obyek politik uang.

Faktor pendidikan dan desakan ekonomi juga mempermudah transaksi politik uang dengan masyarakat. Politik uang juga dianggap sudah menjadi kultur dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. "Milih kepala desa juga dibiasakan main uang, begitu juga milih lurah, kepala daerah. Jadi, dalam pileg atau pilpres tentu jadi pertanyaan, 'Kok enggak main duit?'," katanya.

Menyikapi hal ini, ia meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, untuk dapat mengubah paradigma politik yang bersih dari kecurangan yang mengandalkan politik uang.