Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesona Jokowi dan Harapan Warga Papua...

Kompas.com - 06/04/2014, 08:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAYAPURA, KOMPAS.com
-- Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi relatif populer di Indonesia bagian timur. Hal itu terlihat dari aksi kampanye menjelang pemilu legislatif yang dilakukan bakal calon presiden PDI Perjuangan itu selama Sabtu (5/4/2014) siang hingga sore.

Sejak kedatangannya di Sorong pukul 10.00 WIT, hingga saat blusukan di Pasar Youtefa, Jayapura, pukul 01.00 WIT, Jokowi tidak lepas dari kerumunan warga Papua. Seperti di kota-kota lain yang telah disambangi, warga berebut bersalaman atau foto bersama.

Meski tidak semuanya mengetahui persis seperti apa sosok Jokowi, bagaimana rekam jejaknya, dan lain-lain, beberapa warga Papua yang diwawancarai Kompas.com menaruh harapan besar terhadap Jokowi.

"Saya sudah dari tahun 1980 jual tomat di sini (Pasar Youtefa), tapi tidak ada perubahan. Tidak pernah ada bantuan pemerintah yang datang. Saya maunya diberi kios supaya berkembang," ujar Maria Wadi Griapon (50), salah satu pedagang.

Perempuan dengan lima anak itu berharap, siapa pun pemimpinnya nanti mampu mewujudkan pemerataan pembangunan di Papua. Dari persoalan listrik saja, lanjut Maria, pemerintah belum sanggup menyediakan listrik yang merata. Belum lagi persoalan yang lain, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Kiro Saga (40), salah satu warga Jayapura, mengatakan, suara warga Papua sangat menentukan keterpilihan Jokowi menjadi presiden. Menurut dia, jika Jokowi mampu menaklukkan suara di Papua, ia yakin Jokowi memenangi suara di Indonesia.

"Persoalan di provinsi ini paling banyak dan rumit dari daerah lain. Ada gangguan gerakan separatis, ada kontrak kerja pemerintah dengan Freeport, kemiskinan, dan lain-lain. Kalau Jokowi mampu menjanjikan pembenahan bagi kami dan kami percaya, ah itu sudah, Indonesia langsung pilih dia," ujar lulusan Universitas Cenderawasih tersebut.

Selesaikan dengan hati

Blusukan Jokowi dari pasar ke pasar di bumi cenderawasih hingga berakhir di lapangan terbuka cukup meyakinkan warga. Puncaknya, warga Papua, khususnya para simpatisan PDI Perjuangan yang hadir dalam kampanye terbuka di Lapangan Entrop, Jayapura, tersulut api semangat saat Jokowi menyebutkan mengapa Papua dipilih menjadi lokasi kampanye.

"Saya datang ke Papua karena apa, karena matahari terbitnya di Papua. Dan saya yakin, persoalan-persoalan di Papua akan bisa diselesaikan dengan hati," ucap Jokowi.

Ribuan simpatisan PDI Perjuangan yang tadinya diam lalu bergemuruh mendengar orasi politik Jokowi. Mantan Wali Kota Surakarta itu tidak mau berjanji terlalu banyak. Jokowi sudah mengetahui bahwa persoalan di Papua bukanlah persoalan kurangnya anggaran, melainkan pembenahan infrastruktur serta pelayanan dasar bagi warga.

"Jadi memang harus disiapkan sumber daya manusia (SDM) supaya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik itu dapat terwujud," ujar Jokowi seusai kampanye terbuka.

Jokowi melanjutkan, kurangnya pembangunan infrastruktur di Papua adalah salah satu sumber ketertinggalan Papua dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu jalan keluarnya, yakni dengan menghubungkan Papua dengan pulau-pulau yang lainnya di Indonesia.

"Kalau ada koneksitas, hubungan satu sama lain akan terjadi dan kemakmuran dapat terjadi di segala penjuru Tanah Air," lanjutnya.

Soal kontrak kerja antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport, Jokowi belum mau membahasnya. Dia mengaku akan mengomentari hal itu seusai pemilihan kursi legislatif.

Kampanye Jokowi di Papua berjalan lancar, meski pada hari yang sama terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan anggota kelompok sipil bersenjata (KSB) di perbatasan RI-Papua Niugini sehingga menyebabkan seorang polisi dan TNI terluka. Imbasnya, pengamanan terhadap Jokowi menjadi lebih ketat. Warga yang ingin berinteraksi dengan Jokowi menjadi dibatasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com