Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awasi Kecurangan Pemilu, Pro Jokowi dan PDI-P Siapkan 5 Saksi di Tiap TPS

Kompas.com - 05/04/2014, 15:59 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, timnya akan bersinergi dengan PDI Perjuangan dan relawan lain untuk membantu mengurangi kecurangan pemilu. Salah satu upayanya adalah dengan menempatkan 5 orang saksi pada tiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Projo (bersama PDI-P) menyiapkan 5 orang per TPS se-Indonesia. Kami mengawasi baik saat pencoblosan maupun rekapitulasi perhitungan," kata Budi dalam jumpa pers "Jangan Curangi Jokowi" di Sekretariat Projo, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2014).

Ia mengatakan, saksi-saksi ini berasal dari PDI-P, Projo, dan relawan-relawan lain. Mereka bertekad menempatkan saksi-saksi di 500.000 TPS di Indonesia. Saksi-saksi tersebut utamanya ditempatkan di lokasi rawan kecurangan.

Budi menyebutkan, kecurangan pemilu dilakukan dengan berbagai modus, dari masyarakat hingga petugas penyelenggara pemungutan suara. Ia mengatakan, kecurangan itu tampak dari terjadinya praktik politik uang yang dilakukan oleh beberapa tokoh pemuda atau masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan penelitian kecil yang dilakukan oleh Projo, mereka menemukan fakta bahwa petugas pengawas TPS sama dengan pemilu sebelumnya. Hal ini, menurut Budi, memudahkan terjadinya kecurangan.

Sementarabitu, Manra selaku Kepala Divisi Hukum Projo mengatakan, kecurangan lain datang dari dana sosial (dansos) yang tidak tepat sasaran. Ia menyebutkan, dana bansos naik menjadi Rp 91 triliun dari sebelumnya Rp 51 triliun. Menurutnya, hal ini berpotensi untuk disalahgunakan, apalagi bertepatan dengan pemilu. "Jika memang mengaku negarawan, lakukan (pencairan dana bansos) setelah pesta demokrasi selesai," kata Manra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com