Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Citra, "Jual" Jokowi Tak Otomatis Positif bagi PDI-P

Kompas.com - 03/04/2014, 09:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai penetapan Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden PDI Perjuangan belum tentu berdampak positif terhadap elektabilitas PDI-P. Pasalnya, citra Jokowi dinilai jauh lebih positif dibanding PDI-P.

"Citra Jokowi jauh lebih positif dari PDI-P sehingga pemilih Jokowi belum otomatis adalah pemilih PDI-P. Wajar kemudian kalau muncul fenomena 'Jokowi Yes, PDI-P No'," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/4/2014).

Hendri menjelaskan, sosok Jokowi selama ini masih diidentikkan dengan sosok gubernur DKI  Jakarta yang sederhana dan sering turun ke lapangan untuk menyapa rakyatnya. Sementara, citra PDI-P masih diidentikkan dengan partai politik oposisi yang arogan.

"Misalnya, pernyataan Puan (Maharani) yang bilang kalau PDI-P tidak dapat 20 persen berarti dicurangi. Itu kan arogan sekali. Jauh dari sosok Jokowi yang humble dan sederhana," ujar dia.

Kondisi seperti ini, menurut Hendri, akan menyebabkan Jokowi kesulitan untuk meraih kursi RI 1. Pasalnya, agar Jokowi bisa didaftarkan sebagai capres, PDI-P mesti mendapat suara yang signifikan di pileg nanti.

Selama ini, kata Hendri, PDI-P selalu menjual sosok Jokowi dalam kampanyenya. Hendri meragukan cara berjualan itu akan efektif karena perbedaan citra antara Jokowi dan PDI-P.

"Harusnya citra Jokowi dan PDI-P harus disamakan terlebih dahulu, bentuk citra PDI-P seperti sosok Jokowi. PDI-P harus menginstrukikan kader dan calegnya untuk mempunyai cara komunikasi politik yang serupa dengan Jokowi," ujarnya.

Hal lain yang bisa dilakukan, menurut Hendri, adalah dengan menampilkan sosok Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Jokowi bersama-sama lagi. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat kalau Jokowi adalah PDI-P dan PDI-P adalah Jokowi.

"Sejak penugasan Jokowi sebagai capres, Megawati belum terlihat bersama Jokowi lagi," ujarnya.

Sebelumnya, PDI-P memilih memisahkan sejumlah tokohnya dalam kampanye agar memperoleh banyak suara dalam pileg pada 9 April nanti. "Kita bagi-bagi, semata-mata hanya pertimbangan teknis. Akan ada titik di mana nanti Pak Jokowi dan Bu Mega akan berkampanye bareng," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com