Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, Bawaslu Anulir Keputusan KPU soal Keikutsertaan Parpol dan Caleg DPD

Kompas.com - 02/04/2014, 16:40 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali mengabulkan permohonan sengketa pemilu yang diajukan partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) DPD. Melalui keputusannya, Bawaslu mengembalikan kepesertaan dua parpol di beberapa kabupaten dan sembilan caleg DPD yang sebelumnya dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami (Bawaslu) tidak hanya mempertimbangkan aspek prosedural, yakni diserahkan 14 hari sebelum masa kampanye terbuka dimulai, tetapi juga pertimbangan subyektivitas,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Gedung Bawaslu, Rabu (2/4/2014).

Pada 15 Maret lalu, KPU memutuskan pencoretan sejumlah parpol dan caleg DPD sebagai peserta pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanyenya tepat waktu, yaitu Minggu, 2 Maret 2014 pukul 18.00 waktu setempat.

Menurut Muhammad, pihaknya mempertimbangkan kondisi-kondisi yang tidak dapat diprediksi yang menimpa kandidat tersebut sehingga terlambat untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye. Selain itu, kata dia, faktor geografis dan akses transportasi juga kerap menjadi halangan. Hal ini dipertimbangkan Bawaslu untuk memulihkan hak konstitusional pemohon. Namun, ia mengingatkan, pihak pemohon yang dikabulkan permohonannya tidak serta-merta menjadi peserta pemilu kembali.

Mereka, kata Muhammad, harus dapat melengkapi berkas-berkas laporan awal dana kampanye hingga tenggat waktu yang ditetapkan Bawaslu.

Kesembilan caleg DPD dan dua parpol di dua kabupaten-kota tersebut dikabulkan gugatannya oleh Bawaslu di Jakarta, Selasa (1/4/2014), melalui sidang putusan sengketa Pemilu. Mereka adalah:
1. Zainuddin TA (Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah)
2. Asyera Wundlareo (Dapil Nusa Tenggara Timur)
3. Agustinus Clarus (Dapil Kalimantan Barat)
4. Kasmawati Basamalah (Dapil Sulawesi Selatan)
5. Zakarias (Dapil Kalimantan Barat)
6. M Said (Dapil Kalimantan Timur)
7. Dicky Rumboitusi (Dapil Papua)
8. Daniel Butu (Dapil Papua)
9. Theofilus W (Dapil Papua)
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
11. Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara dan Hulu Sungai Selatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com