Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Tak Ada Anggota Fraksi Golkar Korupsi 2004-2009

Kompas.com - 28/03/2014, 22:45 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim tidak ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar yang berani melakukan korupsi saat ia menjabat Wakil Presiden RI tahun 2004-2009. Kalla mengaku saat itu selalu bersikap tegas terhadap kader Partai Golkar.

"Coba semua periksa daftar koruptor di KPK atau di mana pun. Anda tidak akan pernah dapati korupsi anggota Golkar, DPR Golkar dari tahun 2004-2009," kata Kalla saat diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan, saat itu ia dengan keras melarang anggota DPR Fraksi Partai Golkar untuk mencari uang atas nama partai dan menyetornya ke partai. "Siapa yang tahu, saya langsung pecat," kata Kalla.

Kalla mengatakan, saat itu Partai Golkar adalah partai terbesar. Ia pun ingin Partai Golkar dapat memberikan contoh pada partai lain. Demikian juga dengan ketua umum partai. Menurutnya, ketua umum harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan menjadi teladan bagi para kadernya untuk tidak melakukan korupsi.

"Karena partai besar tidak main (korupsi), partai kecil juga tidak main," lanjutnya.

Selain itu, Kalla menilai korupsi berpotensi terjadi ketika seseorang mendapat kekuasaan. Kalla pun sempat menyidir kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Rektor UI. "Kalau dia kerjanya tidak punya kekuasaan katakan lah dosen tauladan, bagaimana korupsinya, kan? Tapi begitu dia rektor atau pembantu rektor jadi ada kekuasaan kena pula dia," papar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com