Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habibie: Pilih yang Muda dan Terbuka

Kompas.com - 27/03/2014, 09:33 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie, mengingatkan kembali agar rakyat mempertimbangkan memilih calon presiden yang muda (40 tahun-60 tahun), pemecah masalah, berwawasan terbuka, dan rekam jejaknya baik. Akhir tahun 2013, pernyataan yang sama juga telah dikemukakan Habibie kepada Kompas.

”Presiden yang akan datang haruslah berusia 40 tahun sampai 60 tahun, harus bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa dengan tuntas, dan sesuai jadwal. Kita berikan kesempatan bagi yang muda untuk berkembang dan yang muda juga harus lebih baik,” kata Habibie, dalam pidato penutup Uji Publik Capres 2014 di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Debat digelar The Habibie Center dan diikuti beberapa kandidat calon presiden Konvensi Partai Demokrat, yaitu Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan), Dino Patti Djalal (mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat), Gita Wirjawan (mantan Menteri Perdagangan), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), dan Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina Jakarta nonaktif).

Hadir sebagai panelis, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, mantan Duta Besar Indonesia untuk Jerman Eddy Pratomo, ekonom The Habibie Center, Zamroni Salim, dan Duta Anti Perbudakan Migrant Care Melanie Subono.

Habibie mengungkapkan, Soekarno menjadi presiden saat berusia 44 tahun dan Soeharto saat berusia 45 tahun. Selama 10 tahun pertama memerintah, kedua presiden itu memperlihatkan kerja yang bagus. Setelah itu, kinerjanya menurun. Menurut Habibie, Indonesia butuh pemimpin muda yang berkualitas lebih baik di antara para kandidat capres pada Pemilu 2014. ”Selamat berjuang, pilih yang tepat. Kalau satu sudah dipilih jadi presiden, kita semua harus bersatu mendukungnya,” katanya.

Dalam pemaparan, para kandidat mengutarakan gagasan tentang Indonesia masa depan. Ali menjelaskan tiga tujuan yang harus diwujudkan Indonesia, yaitu keadilan sosial, meningkatkan kemakmuran rakyat, dan menjunjung martabat bangsa. Dino menyampaikan konsep tentang nasionalisme unggul sebagai etos, karakter, dan resep untuk memajukan Indonesia.

Adapun Gita menegaskan, pemerintah perlu menata ekonomi dengan pendekatan fiskal. Tingkatkan jumlah pembayar pajak, manfaatkan dana hasil pajak untuk membangun infrastruktur di wilayah-wilayah Indonesia. Sementara Irman menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di daerah-daerah.

Anies memperkenalkan konsep ”1945”, yang mencakup satu semangat, sembilan pekerjaan, empat janji kemerdekaan, dan dalam waktu lima tahun. Sembilan pekerjaan itu mencakup membangun Indonesia merdeka, beradab, sejahtera, adil dan makmur, cerdas, sehat, erat, bermartabat, serta gotong royong.

Minim program nyata

Hamdi memuji ide-ide besar tentang Indonesia dari para kandidat capres. Namun, bangsa ini masih kekurangan aktor-aktor yang mampu mewujudkan gagasan-gagasan itu dalam program nyata. Itu antara lain akibat minimnya orang-orang baik dalam birokrasi sehingga pemerintahan berjalan kurang efektif.

Indria menilai gagasan para kandidat capres itu mengesankan. Dia meminta mereka untuk juga memecahkan masalah sistem presidensial di Indonesia dengan posisi presiden yang rentan diusik legislatif sehingga terpaksa membangun koalisi di parlemen. (IAM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com