Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Kesehatan Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 26/03/2014, 17:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Indonesia Bersih dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melaporkan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2009-2013. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir sekitar Rp 294,1 miliar.

"Yang kami laporkan adalah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Sekjen Kemenkes Supriyantoro, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Akmal Taher, Dirjen P2PL Candra Yoga Aditama, dan dirjen-dirjen lainnya," kata Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lamen Hendra Saputra di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Lamen mengaku mendapatkan data awal soal dugaan penyelewengan di Kemenkes tersebut dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Data itu kemudian dikaji kembali oleh Liga Mahasiswa Nasional. Ia berjanji akan memberikan data lanjutan atas kasus ini kepada KPK.

Menurut Lamen, KPK menyambut baik laporan ini dan berjanji akan memanggil Lamen lagi untuk melengkapi data-data terkait laporan tersebut. "Kami tidak mau lagi melihat adanya pasien-pasien yang ada di rumah sakit di Indonesia itu dibuang, seperti kejadian yang ada di Lampung. Kemudian juga pelayanan yang sangat buruk yang menolak pasien, rakyat miskin di rumah sakit, itu kami tidak ingin ada lagi kasus-kasus tersebut," ujar Lamen.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhi Massardi berharap, laporan yang disampaikan ini bisa memacu KPK untuk membersihkan Kementerian Kesehatan. Dia menilai modus operandi korupsi di setiap kementerian lebih kurang sama, yakni berkaitan dengan penggelembungan harga atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek.

"Tapi sampai hari ini kan tidak ada penanggung jawab resminya. Menteri-menterinya yang dipanggil KPK untuk dimintai pertanggungjawabannya, seolah-olah korupsi ini hanya di tingkat bawah. Oleh karena itulah, kami akan terus mengawasi proses pemberantasan korupsi di kementerian-kementerian di Indonesia," kata Adhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com