Wajar, SBY Pecat Jumhur Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberhentikan Jumhur Hidayat dari jabatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sudah tepat. Apalagi, kata Siti, jika alasannya karena Jumhur telah membelot merapat ke PDI Perjuangan yang telah menetapkan Joko Widodo sebagai bakal capresny.

"Pak SBY benar, dong. Anda (Jumhur), kan enggak loyal ke saya (SBY) untuk apa Anda jadi pembantu saya. Menteri-menteri, kepala lembaga itu kan pembantu presiden," kata Siti di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (21/3/2014).

Jumhur memang memiliki hak untuk bergabung dengan partai politik mana pun. Namun, menurut Siti, sikap Jumhur terlihat hanya sebagai 'petualang politik'.

"Menurut saya, janganlah jadi petualang politik. Kalau kita sudah sepakat direkrut oleh seseorang dan kita mau terjun, jangan terus mau pemilu, pilres, pindah (partai)," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden SBY memberhentikan Jumhur sejak Senin (17/3/2014). Sebagai pengganti Jumhur , Presiden SBY menugaskan Gatot Abdulah Mansyur, mantan Dubes RI di Riyadh, Arab Saudi.

Mengutip situs Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan memberhentikan Jumhur Hidayat adalah penyegaran organisasi. Dalam penjelasannya, Dipo Alam menyebutkan bahwa kepala BNP2TKI merupakan jabatan struktural eselon I. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan eselon I disebut sebagai jabatan pimpinan tinggi. Selain itu, diatur juga bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun. Oleh karena itu, pejabat eselon I yang sudah melampaui batas waktu tersebut harus dimutasikan ke jabatan lain atau diberhentikan.

Pemberhentian itu dilakukan setelah Jumhur menyatakan akan mendukung pemenangan PDI Perjuangan dan bakal capres yang diusung PDI-P Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilu 2014. Diduga, hal itu menjadi salah satu alasan SBY memberhentikan Jumhur.

"Memang saya mendukung PDI-P dan PDI-P memutuskan Jokowi sebagai capres. Ya tentunya, saya bekerja untuk pemenangan PDIP dan pemenangan Jokowi," kata Jumhur di Kota Bandung, Sabtu (15/3/2014), seperti dikutip dari Antara.