Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Kampanye Bentrok dengan Partai Lain, PDI-P Pakai Cara "Blusukan"

Kompas.com - 21/03/2014, 13:37 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terpaksa kehilangan jatah menggelar kampanye rapat umum terbuka. Hal itu karena ada benturan jadwal kampanye dengan partai lain di daerah.

"Pada Minggu (16/3/2014), kami memutuskan untuk tidak rapat umum di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua. Kemarin (Kamis, 20/3/2014) pun kami gagal kampanye di Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur," ujar Liaison Officer PDI-P Sudyatmiko Aribowo di sela-sela rehat rapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan PDI-P di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2014).

Ia mengatakan, pembatalan gelaran kampanye itu berpengaruh pada turunnya popularitas PDI-P. Meski demikian, ia berharap hal itu tidak memengaruhi keterpilihan partainya.

Sudyatmiko mengatakan, partai berlambang banteng itu batal berkampanye karena ternyata di tempat yang sama ada partai lain yang berkampanye. Menurut dia, di beberapa daerah bahkan ada partai yang seharusnya belum terjadwal kampanye, tetapi tetap berkampanye. Ia mengatakan, seharusnya ada empat partai yang berkampanye di sebuah provinsi dalam satu hari. Namun, selain empat yang mendapat jatah hari itu, ada tiga partai lain yang juga berkampanye.

Untuk mengganti hilangnya jatah kampanye rapat umum terbuka, PDI-P memutuskan mengganti metode kampanye dengan tatap muka dan dialogis. "Beberapa juga melakukan blusukan," katanya.

Untuk membahas ketidakcocokan jadwal kampanye di daerah itu, KPU menggelar rapat dengan Bawaslu dan PDI-P. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, KPU hanya memberi edaran kepada KPU di daerah soal penetapan zona dan jadwal kampanye terbuka. Soal lokasi, kata dia, menjadi tanggung jawab KPU provinsi.

"Kalau kami juga menetapkan zonasinya, KPU provinsi tidak bekerja. Mungkin, zona daerah pemilihan itu yang ditafsirkannya macem-macem (oleh parpol dan KPU daerah)," katanya sebelum rapat dimulai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com