Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Nasdem Ingin Mengesankan Diri Bersih, padahal Belum Tentu"

Kompas.com - 10/03/2014, 18:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra menilai, iklan Nasdem yang mempermasalahkan kembali majunya mayoritas anggota DPR periode 2009-2014 di Pileg 2014 adalah sesuatu yang wajar. Sebagai partai baru yang belum pernah masuk parlemen, kata dia, Nasdem ingin mencitrakan diri sebagai partai yang bersih.

"Apalagi partai baru, kan mereka ingin mengesankan dia baik, dia mampu, dia bersih. Padahal belum tentu seperti itu juga," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/10/2014).

Indra menjelaskan, meskipun partai baru, Nasdem tidak seluruhnya diisi oleh orang-orang yang baru dan bersih. Indra menyinggung para politisi lama dari parpol lama yang kini berada di parpol yang dipimpin Surya Paloh itu.

"Hanya, mereka sebelumnya tidak berhasil dapat kepercayaan publik, akhirnya pindah partai," tambahnya.

Menurut Indra, dari 560 anggota DPR yang ada, tidak semuanya bisa semudah itu disamaratakan. Anggota Komisi IX DPR itu menilai, tetap ada anggota DPR yang baik, jujur, dan mau bekerja keras. Namun, memang ada juga anggota DPR yang memiliki rekam jejak buruk.

"Mana yang amanah, silakan dipilih. Yang tidak, jangan dipilih lagi. Yang sering bolos tidak jelas kontribusinya, tidak usah dipilih lagi. Ini saatnya memberikan reward atau punishment terhadap anggota DPR yang sekarang. Saya yakin rakyat sudah cerdas," ujarnya.

Nasdem terus gencar berkampanye menjelang pileg, terutama di TV. Salah satu iklan kampanye Nasdem mengangkat sekitar 90 persen anggota DPR petahana yang maju kembali di pileg. "Lebih dari 240 juta rakyat Indonesia, banyak yang lebih kompeten duduk sebagai anggota parlemen," demikian narasi dalam iklan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com