Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Ditolak, Rapat di DPR Bahas Keluhan Risma Tetap Akan Digelar

Kompas.com - 26/02/2014, 12:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo memastikan bahwa rapat antara DPR dengan berbagai pihak membahas keluhan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan tetap digelar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2014) malam. Rapat itu akan digelar meski ada penolakan atas usulan tersebut.

Arif menjelaskan, rapat tersebut atas usulan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Sampai hari ini ia masih mempertanyakan maksud usulan tersebut.

"Acaranya nanti malam, Pak Priyo yang ngundang, bukan Komisi II," kata Arif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, dalam undangan tersebut, Priyo meminta Risma hadir bersama Waki Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pimpinan DPRD Kota Surabaya beserta pimpinan fraksi, dan panitia pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya.

Arif mengaku belum mendapatkan kepastian kehadiran mereka. Hanya, ia mendapat informasi bahwa Wisnu berhalangan hadir dalam rapat tersebut.

Sebelumnya, Arif menyatakan menolak rencana Priyo yang mengusulkan permasalahan di Pemerintahan Kota Surabaya dibahas di DPR. Menurut Arif, usulan itu terlalu berlebihan karena tak ada urgensinya dan kental nuansa politik.

Ia menegaskan, masalah di Kota Surabaya hanya dinamika daerah yang sebenarnya telah diselesaikan. Risma juga telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk berkonsultasi atas masalah itu.

Risma sempat ingin mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena hubungannya tak harmonis dengan Wakilnya. Risma menilai proses pemilihan Wisnu tidak sesuai prosedur. Hal itu telah disampaikan Risma kepada pimpinan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com