Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Demokrasi Indonesia Fokus kepada Tokoh

Kompas.com - 25/02/2014, 15:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah 15 tahun masa reformasi, Indonesia disebutkan telah memiliki sistem demokrasi yang semakin baik secara aturan formal. Namun, demokrasi yang ada di Indonesia masih mengarah pada politik yang berbasis ketokohan. Hal ini terungkap dari hasil temuan penelitian yang dilakukan Power Welfare and Democracy (PWD) Universitas Gadjah Mada dan University of Oslo.

Peneliti UGM, Amalinda Savirani, mengungkapkan survei dilakukan untuk memotret kondisi demokrasi Indonesia saat ini dan kaitannya dengan kesejahteraan. Sebanyak 592 orang menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan di 28 kabupaten/kota dan 2 daerah istimewa. Hasilnya, Amalinda mengungkapkan demokrasi Indonesia telah berkembang menuju ke arah yang lebih baik, tetapi demokrasi yang terbentuk mengarah pada politik berbasis ketokohan.

"Maksudnya jenis politik yang fokus pada figur-figur individual, khususnya mereka yang menduduki posisi seperti pimpinan daerah," ujar Amalinda dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Selasa (25/2/2014).

Amalinda menuturkan, temuan itu diperkuat dengan jenis strategi yang digunakan aktor untuk mendapatkan kekuasaan. Strategi yang kerap dilakukan adalah menggunakan uang dan otoritas individual. Partai politik, sebut Amalinda, ternyata tidak penting lagi dalam politik.

"Kalaupun aktor menggunakan organisasi, dia bersifat pragmatis. Organisasi digunakan untuk memobilisasi pemilih saat pemilu. Saat pemilu usai, organisasi terlupakan," kata Amalinda.

Politisik berbasis figur, lanjutnya, ditandai dengan kebutuhan figur yang populer melalui media massa. Mereka lebih peduli pada upaya memperkuat basis kekuasaan dan popularitasnya daripada membuka dan mengajak perdebatan tentang kebijakan. Contoh paling nyata dari bentuk politik ini adalah politik pencitraan.

Dalam hal penerapan aturan main, Amalinda menuturkan, responden menilai demokrasi Indonesia telah berkembang menuju ke arah yang lebih baik, terutama dalan penerapan aturan main pemilu. Salah satu yang berhasil diterapkan Indonesia adalah pemilu elektoral yang sudah dilakukan sejak 1999.

Di dalam penelitian ini disebutkan, indikator kebebasan dan peluang yang sama untuk mengakses wacana publik dan pengelolaan kehidupan mandiri warga negara yang demokratis adalah dua hal yang ditanggapi positif. Sementara itu, indikator seperti tata pemerintahan yang demokratis dan kemandirian pemerintah dalam membuat dan menerapkan aturan, masih belum dimaknai baik.

"Perbedaan kualitas demokrasi antara satu dan yang lain menunjukkan adanya stagnansi dalam demokrasi di Indonesia," papar Amalinda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com