Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lirik Risma, Gerindra Ingin Koalisi dengan PDI-P

Kompas.com - 24/02/2014, 16:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Gerindra kembali menyatakan ketertarikannya berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gerindra pun serius memantau jejak rekam salah satu kader PDI-P, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Kami lakukan kompilasi nama-nama itu. Bu Risma diusulkan oleh tokoh-tokoh Jawa Timur. Sebagai masukan, kami terima dengan baik. Tapi, kami terus mengikuti dan mempersiapkan diri," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Berdasarkan kapasitas dan kapabilitas, Risma, kata Muzani, adalah salah satu pemimpin daerah yang baik. Namun, keputusan memilih calon wakil presiden menjadi kewenangan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden.

"Dalam menentukan cawapres, Pak Prabowo akan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan," ujar Muzani.

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, tak menutup kemungkinan partainya akan berkoalisi dengan PDI-P dalam Pemilu 2014. Dia menampik anggapan Gerinda dan PDI-P berseteru semenjak duet Megawati-Prabowo dalam Pemilu 2009 lalu gagal.

"Hubungan kami dan PDI-P, secara ideologi dan sejarah masih berjalan baik. Sejarah pada 2009, di mana kami usung capres-cawapres dalam satu perahu sehingga kami harapkan bisa berlanjut dalam Pemilihan Presiden 2014," tutur Muzani.

Menurut Muzani, memang sempat terjadi perbedaan pandangan antara Gerindra dan PDI-P. Namun, hal itu hanya terjadi sesaat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mulai dilirik sejumlah partai. Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani pun langsung "membentengi" keinginan parpol lain. Puan meminta Risma untuk menjaga ambisi dan emosinya serta fokus bekerja untuk Surabaya.

"Hari ini kan beliau masih di PDI-P, seharusnya bisa mawas diri, menjaga ambisi dan emosi kita," ujar Puan. Puan meminta agar Risma menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak memperkeruh suasana.

"Jadilah dirinya sendiri. Boleh saja kita berkeluh kesah, tapi lebih baik tidak memperkeruh suasana," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini bersyukur jika disebut elektabilitas Risma sebagai calon wakil presiden cukup kuat. Akan tetapi, Puan tak yakin Risma akan menerima "pinangan" dari partai lain. Pasalnya, sejak awal dimajukan dalam Pilwalkot Surabaya, PDI-P sudah mendukung penuh. Konflik internal Risma dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana, pun dianggap Puan sudah selesai.

"Sebagai orang yang paham etika, Ibu Risma pasti tahu untuk tetap atau tidak tetap (di PDI-P). Sebagai orang Jawa, saya bisa pastikan harusnya kita paham dengan fatsun politik yang beretika. Curhat ke sana kemari, apa benar itu curhat atau bahas masalah tugas dan kewajibannya?" sindir Puan soal sikap Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com