Dikritik, Polri Janji Lakukan Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi Republik Indonesia (Polri) ingin melakukan proses reformasi birokrasi untuk membentuk sistem yang lebih baik dalam tubuh internalnya. Wakil Ketua Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jendral (Pol) Anas Yusuf mengakui, selama ini birokrasi di tubuh Polri memang masih terkesan tertutup dan jauh dari kata transparan.

"Kita tau banyak keluhan kami sering dianggap tertutup dan tidak transparan seperti itu, saat ini kami sedang melakukan upaya reformasi birokrasi di internal kami," kata Anas dalam diskusi bertajuk "'Nasib Penegakan Hukum di Tahun Politik" di Jakarta, Selasa (18/2/2014) siang.

Anas menanggapi pendapat narasumber lainnya, pengamat hukum Sahetapy. Dia menilai, saat ini penegak hukum yang berada langsung di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Kepolisian dan Kejaksaan, memiliki kinerja yang sangat buruk.

Saat ini, menurut Anas, internal Polri sedang intens melakukan diskusi untuk mewujudkan transparansi kepada publik. Berbagai upaya yang membuat masyarakat bisa mengakses layanan Polri secara mudah terus dilakukan.

"Sistem sudah ada tapi belum maksimal, bagaimana masyarsakat bisa mengakses pelayanan kita secara elektronik, melalui internet," ujar dia.

Anas yakin Polri bisa mewujudkan perubahan itu. Apalagi, saat ini menurutnya Polri diawasi oleh berbagai pihak eksternal yang peduli dengan perubahan. Dari lembaga resmi, ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sementara pengawas dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lanjut dia, terdapat juga beberapa yang aktif seperti Indonesia Police Watch (IPW), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Anti Kekerasan (Kontras).

"Kita selalu mendengarkan berbagai kritik dan masukan dari lembaga eksternal itu, karena Kapolri Bapak Jendral Sutarman juga ingin Polri menjadi lembaga yang demokratis, mendengarkan masukan dari civil society," ujarnya.

Sikap transparan dan terbuka itu, menurut dia akan diterapkan mulai dari pemilu 2014 yang sebentar lagi akan digelar. Dia berjanji Polri akan bersikap netral dalam ajang yang dilakukan lima tahun sekali itu. Polri akan belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya dan akan menghindari kesalahan yang sama.

"Kita akan belajar dari pemilu sebelumnya, kita siap dikoreksi dan kita terbuka," pungkasnya.