Pengadilan Hongkong Kabulkan Perampasan Aset Century

"Nilai ini bersifat fluktuatif mengingat sebagian besar aset adalah aset derivatif, yaitu saham," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin melalui siaran pers yang diterima media, Senin (17/2/2014).

Permintaan perampasan aset terkait skandal Bank Century tersebut diajukan Menteri Hukum dan HAM melalui permohonan bantuan timbal balik (mutual legal assistance/MLA) kepada Menteri Kehakiman (Secretary for Justice) Hongkong SAR sejak beberapa waktu lalu.

Permintaan MLA diajukan Pemerintah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 339/Pid.B/2010/PN.JKT.PST Tahun 2010. Putusan itu berisi perintah perampasan aset yang dimiliki dan berada di bawah kendali mantan pemilik Bank Century, yakni Rafat Ali Rizvi, Hesham Al-Warraq, dan Robert Tantular, serta pelaku kasus Century lainnya di Hongkong.

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak serta-merta dapat dieksekusi di negara lain, dan satu-satunya cara untuk mengeksekusinya ialah melalui permintaan bantuan hukum timbal balik (MLA) ke negara lain," kata Amir.

Kendati demikian, lanjut Amir, putusan Pengadilan Tinggi Hongkong ini belum final. Baik Pemerintah maupun tim pengacara Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq tengah mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Namun, berdasarkan pengamatan terhadap jalannya persidangan, Menteri Hukum dan HAM beserta Secretary For Justice of Hongkong optimistis akan mampu mempertahankan posisi saat ini di pengadilan banding," sambung Amir.

Selain itu, kata Amir, melalui upaya banding ini Pemerintah Republik Indonesia terus mengejar aset lain yang belum disetujui untuk dirampas menurut putusan Pengadilan Tinggi Hongkong tersebut.

Amir mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi Hongkong yang memerintahkan perampasan sebagian aset Century ini menjadi langkah awal keberhasilan Pemerintah untuk mengembalikan aset-aset terkait tindak pidana di luar negeri.

"Keberhasilan ini menjadi penting dan bermanfaat sebagai preseden dalam melakukan upaya pengembalian aset dari yurisdiksi lainnya," ucap Amir. Adapun proses pengembalian aset ini, lanjut Amir, sangat tergantung pada komitmen kerja sama antara Indonesia dan Hongkong.

Keberhasilan proses ini, kata Amir, akan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Selain di Hongkong, Pemerintah tengah mengupayakan perampasan aset Bank Century di Jersey, Inggris, senilai 16,5 juta dollar AS yang kini sudah dibekukan.

"Menteri Hukum dan HAM terus melakukan kerja sama dan komunikasi intensif dengan Jaksa Agung Jersey, di samping kerja sama dengan yurisdiksi lain yang saat ini sedang berlangsung," ujar Amir.