Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: PKS Terus Dorong Dana Saksi Parpol

Kompas.com - 17/02/2014, 19:52 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan, partainya mendukung pemberian dana bagi saksi partai politik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut Anis, tidak semua partai politik mampu membayar saksi itu.

"Kita masih tetap mendorong supaya pemerintah tidak perlu ragu-ragu. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak perlu ragu-ragu," kata Anis di Jakarta, Senin (17/2/2014).

Anis mengatakan, dana saksi parpol itu diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara. Menurutnya, partai yang tidak memiliki saksi di tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi kehilangan suara. Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut menyebutkan bahwa dana saksi parpol tidak hanya sebagai dana politik, tetapi dana persatuan. Hal ini dikarenakan potensi sumber kecurangan tersebut mengancam kredibilitas dan legitimasi pemilu. "Apalagi di tengah ketidakpercayaan publik terhadap MK, ini sangat rawan," ujar Anis.

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak, menyatakan bahwa Bawaslu tidak mampu dan tidak mau menyalurkan dana saksi parpol kepada partai politik di lapangan. Pembagian dana saksi partai itu, kata Nelson, berisiko tinggi karena keterbatasan aparat Bawaslu untuk mengawasinya. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Bawaslu mengirimkan surat resmi jika memang menolak membagikan honor saksi partai politik di TPS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com