Kapolri: Intimidasi Lurah dan Politik Uang Mulai Gencar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Sutarman mengatakan, polisi menemukan fakta mulai gencarnya intimidasi yang dilakukan lurah dan politik uang di sejumlah daerah. Penemuan itu muncul setelah polisi melakukan sejumlah deteksi dini dan pengumpulan informasi atas aksi-aksi yang bisa menggagalkan pemilihan umum.

"Lurah-lurah mengggunakan kelurahannya dan kepala desa yang menggunakan ke-kepaladesaan-nya untuk memaksa orang-orang untuk memilih partai tertentu. Ini perlu ditindak agar kita bisa selesaikan pemilu dengan baik," ujar Sutarman dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pemantapan Pemilu di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (11/2/2014).

Menurut Sutarman, jika lurah tersebut hanya menyosialisasikan program-programnya, maka tidak akan menjadi masalah. Namun, jika lurah tersebut mengintimidasi warganya, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran. "Kalau sudah dalam kampanye, maka dia akan kena semprit (oleh Panwaslu)," ujar Sutarman.

Sutarman menyebutkan, polisi juga menemukan banyaknya politik bagi-bagi uang di beberapa daerah. Ia mengimbau agar warga tidak memilih oknum tersebut karena uang.

Untuk pengawasan politik uang ini, tim khusus Polri dan Panwaslu dikerahkan di tingkat kabupaten dan kota. Jika ditemukan politik uang, maka polisi akan menyeretnya ke ranah pidana pemilu.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan 13 instruksi kepada seluruh jajaran pemerintah terkait penyelenggaran Pemilu 2014. Dalam pemaparannya itu, Presiden meminta agar seluruh lembaga dan instansi menyukseskan pemilu agar berlangsung damai, adil, dan demokratis. Presiden juga menyoroti masalah netralitas pemerintah pusat dan daerah, Polri, dan TNI. Presiden yakin dalam pelaksanaan pemilu, suhu politik akan meningkat.

"Cegah dan tiadakan hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu, apalagi fitnah," katanya.

Presiden bercerita soal seringnya pemerintah dianggap melakukan kecurangan. Menurut Presiden, pemerintah terdiri dari beragam parpol berbeda sehingga sistem yang berlaku sekarang ini sulit memunculkan kecurangan itu. Kalaupun ada yang berniat curang, kata Presiden, tidak mudah untuk lakukan kecurangan tersebut.