Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kotak Suara Dibiarkan Rusak Tak Dirawat

Kompas.com - 11/02/2014, 10:22 WIB

KUNINGAN, KOMPAS.com
— Ratusan kotak suara dari aluminium yang digunakan pada Pemilu 2004 dan 2009 di sejumlah daerah dibiarkan terbengkalai tidak terawat. Komisi Pemilihan Umum daerah lebih memprioritaskan kotak suara baru berbahan kertas karton.

Kondisi ini antara lain terlihat di KPU Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin (10/2). Kotak suara aluminium yang terakhir kali dipakai pada Pilkada Provinsi Jawa Barat tahun 2013 itu dibiarkan telantar di luar areal gudang KPU. Kotak suara itu umumnya penyok dan berkarat karena dibiarkan terkena hujan dan panas. Kunci gemboknya juga banyak yang rusak.

Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati mengatakan, pihaknya tidak memiliki tempat untuk menyimpan kotak-kotak suara tersebut. Gudang yang ada dioptimalkan untuk menyimpan kotak suara berbahan karton dan logistik Pemilu 2014 lain, seperti tinta dan bilik suara.

Kompas/Heru Sri Kumoro Terbatasnya ruang penyimpanan logistik Pemilu, membuat kotak suara disimpan di luar gudang di KPU Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin (10/2). Kotak suara ini terpapar panas dan hujan sehingga akan lebih cepat rusak. Menurut rencana, kotak suara yang masih baik akan digunakan dalam Pemilu 2014.
”Kami akan menyortir kotak suara (aluminium) lama itu untuk bisa digunakan di Pemilu (2014). Ini karena kotak yang baru tidak mencukupi,” ujar Heni.

Dari total 10.380 kotak suara yang diperlukan, KPU Kuningan baru terima 7.162 kotak suara berbahan karton.

Banyaknya kotak suara aluminium yang rusak juga terpantau di Lampung. Ketua KPU Kota Bandar Lampung Fauzi Heri mengakui, tidak mudah merawat kotak-kotak suara yang digunakan sejak Pemilu 2004 itu. Padahal, kotak-kotak yang sebagian bantuan dari luar negeri ini sebetulnya cukup kuat dan relatif aman digunakan untuk pemilu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, dalam Pemilu 2014, pihaknya sengaja menggunakan kotak suara berbahan karton demi efisiensi biaya dan kemudahan pelaporan anggaran. ”Pengalaman di Pemilu 2004 dan 2009, kami kesulitan dengan kotak-kotak itu. Pertanggungjawaban sesudah pemilu menjadi berat. Butuh gudang besar dan biaya perawatan tidak sedikit. Belum lagi banyak yang hilang. Dengan pola habis pakai (kotak karton), penataan aset dan keuangan KPU menjadi lebih mudah,” tutur Husni.

Husni juga mengatakan, KPU di tiap kabupaten/kota telah menyiapkan petugas yang akan melakukan perekaman data C1 langsung ke server KPU pusat.

Salinan formulir C1 akan diantar langsung oleh kurir khusus yang ditugaskan di setiap tempat pemungutan suara ke KPU di kabupaten/kota. Salinan formulir C1 ini selanjutnya akan dikirimkan ke server KPU pusat dan akan diunggah ke situs KPU sehingga masyarakat bisa memantaunya secara langsung. Dengan demikian, kemungkinan adanya jual-beli atau penyimpangan suara di tingkat desa atau kecamatan dapat diketahui.

”Alat scanner (pemindai) sudah ada di setiap kabupaten/kota sejak Pemilu 2009. Kami segera melakukan pelatihan berjenjang, mulai dari KPU provinsi hingga kabupaten/kota,” ujar Husni.

Sementara itu, surat suara Pemilu 2014 mulai dikirimkan pada Rabu (12/2). Pengiriman dimulai ke daerah terjauh.

”Distribusi lebih cepat lebih baik, yang terpenting tepat jumlah, waktu, dan sasaran. Paling lambat pada awal Maret, logistik sudah terkirim ke semua daerah sehingga bisa dilakukan penyortiran. Pada H-5, logistik sudah di PPS (Panitia Pemungutan Suara),” ujar komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Pada 8-10 Februari, KPU memantau 13 perusahaan yang memenangi tender untuk pengadaan surat suara, segel, dan tinta. Perusahaan tersebut tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

”Dari pemantauan, perusahaan tampak siap dan proses produksi juga sesuai dengan jadwal,” lanjut Ferry. (JON/SEM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com