Protes KRI Usman-Harun, Singapura Dianggap Berlebihan

Menurut Tantowi, Singapura memang memiliki hak untuk mengundang atau membatalkan undangan Pejabat Pertahanan Indonesia di acara Singapore Airshow. Akan tetapi, ia menyayangkan jika pembatalan itu merupakan buntut dari protes terhadap penamaan KRI Usman Harun.

"Saya menilai pemerintah Singapura berlebihan, mereka sudah mencampuri urusan dalam negeri karena Usman dan Harun adalah pahlawan nasional kita," kata Tantowi, saat dihubungi, Senin (10/2/2014).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, keputusan TNI Angkatan Laut Indonesia menamakan kapal perangnya dengan nama "KRI Usman Harun" sudah tepat. Ia berharap Pemerintah Indonesia tak menggubris protes Singapura terkait nama KRI itu.

"Protes berlebihan membuat situasi semakin tidak kondusif," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, TNI Angkatan Laut menamai sebuah kapal perangnya KRI Usman-Harun. Nama itu diambil untuk mengenang Usman Haji Muhammad Ali dan Harun Said, yang dieksekusi di Singapura atas peran mereka dalam pengeboman sebuah kompleks perkantoran di pusat kota pada Maret 1965. Serangan itu merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Presiden Soekarno dalam melawan federasi yang baru terbentuk di Malaysia, mencakup Singapura. Singapura memisahkan diri dari Malaysia pada 9 Agustus 1965.  

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Indonesia memiliki otoritas dan pertimbangan matang memberikan penghormatan kepada pahlawannya, termasuk mengabadikan namanya menjadi nama kapal perang RI. Singapura, katanya, tak berhak memberikan intervensi terkait penamaan KRI Usman-Harun.

Karena protesnya tak direspons, Singapura kemudian membatalkan undangan untuk Pejabat Pertahanan Indonesia di acara Singapore AirShow. Menanggapi itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan siap menarik tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara jika tim tersebut tak tercantum dalam agenda acara Singapore Airshow.