Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny: Pembebasan Corby Bukan Barter dengan Adrian Kiki

Kompas.com - 08/02/2014, 08:49 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menegaskan pembebasan bersyarat terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby, bukan merupakan barter dengan ekstradisi buronan kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan.

Denny mengatakan, pembebasan bersyarat Corby dikabulkan karena ia memenuhi syarat dan aturan yang berlaku. "Kita bicara hukum saja. Kalau Corby dapat karena dia memenuhi syarat. Apa ada permohonan ditolak? Oh, ada. Dua WNA (Warga Negara Asing) pernah ditolak karena tidak memenuhi syarat. Adrian Kiki itu proses hukum," kata Denny, Jumat (7/2/2014).

Denny menjelaskan, ekstradisi Adrian juga melalui proses hukum. Setelah melalui proses selama 8 tahun, High Court Australia atau pengadilan tertinggi di Australia memutuskan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Republik Indonesia. "Adrian Kiki, di satu sisi ektradisinya dikabulkan bukan karena pemerintah Australia tetapi karena yudikatif MA (Mahkamah Agung) dia (Australia) menyatakan, yes ekstradisi," terang Denny.

Corby merupakan salah satu dari 1.291 narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Corby dinilai telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sesuai Permen Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2013. Menurut Denny, salah satu syarat karena Corby telah menjalani 2/3 masa tahanan di penjara.

Selain itu, dia juga telah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tinggal di Indonesia. Sesuai ketentuan Permen Kemenhuk dan HAM Nomor 21 tahun 2013, Pasal 85, Corby wajib lapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) sehingga tetap berada di Indonesia.

Namun, Denny mengaku tidak mengetahui secara teknis wajib lapor tersebut. Pembebasan bersyarat juga dapat dicabut jika Corby imelakukan pelanggaran hukum, terindikasi melakukan pengulangan pidana, menimbulkan keresahan masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor ke Bapas, tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal, tidak mengikuti atau mematuhi program bimbingan yang ditetapkan Bapas.

Corby yang dijuluki Ratu Marijuana itu dihukum 20 tahun penjara dan mendekam di Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali. Corby ditangkap saat kedapatan membawa 4,1 Kg ganja di dalam tasnya di Bandara Ngurah Rai, Denpasar pada 8 Oktober 2004.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com