Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali: Kalau Saya Mundur dari BPK, Siapa yang Memeriksa Kisruh Beras Impor?

Kompas.com - 31/01/2014, 22:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa mengaku tidak akan mengikuti langkah peserta konvensi lainnya, Gita Wirjawan, yang mundur sebagai Menteri Perdagangan agar fokus mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Menurut Ali, tidak ada yang salah menjadi Anggota BPK sekaligus bakal capres Konvensi.

"Saya sendiri jadi bagian Konvensi akan taat pada aturan yang ada. Selama ini Komite Konvensi tidak membuat aturan yang pesertanya diharuskan untuk memilih apakah tetap menjadi peserta Konvensi atau tetap juga menjabat jabatan yang ada," kata Ali di Jakarta, Jumat (31/1/2014) malam.

Alasan lain, Ali mengaku BPK saat ini sedang melakukan penyelidikan kisruh impor pangan di Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, Ali merasa bertanggung jawab untuk ikut mengusut masalah itu hingga selesai.

"Kalau saya mundur,, justru nanti siapa yang akan memeriksa kisruh beras yang ada? Saya akan secapatnya melakukan pemeriksaan," katanya.

Namun, Ali menolak jika alasan keduanya itu digunakan untuk menyerang Gita yang seolah melepas tanggung jawab atas kisruh impor beras yang tengah dihadapi Kementerian Perdagangan. Menurutnya, Gita pasti sudah memikirkan secara matang dan bukan disebabkan alasan emosional sesaat ketika memutuskan mundur dari Kabinet.

"Tentu Pak Gita sudah menghitung secara matang dan pilihannya itu pasti dilakukan secara rasional dan dewasa, bukan karena ada emosional yang akibat dari kisruh beras impor Vietnam," ujarnya.

Ali mengaku sangat menghargai dan mengapresiasi langkah Gita itu. Menurutnya, dengan mengambil langkah tersebut, Gita dapat lebih konsentrasi mengikuti ajang Konvensi sehingga dapat sekaligus mendongkrak elektabilitas sebagai capres.

Seperti diberitakan, Gita resmi mengundurkan diri pada Jumat (31/1/2014). Sebelumnya, Gita telah mengajukan pengunduran diri hingga tiga kali. Namun, dua permohonan mundur Gita selalu ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada permohonan ketiga kali, Presiden SBY akhirnya membalasnya. Pada Rabu (29/1/2014), Gita mengaku menerima jawaban Presiden yang mempersilakannya mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Gita menyatakan alasannya mundur karena ingin fokus menjalani Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Dia juga mengaku tak mau memiliki konflik kepentingan jika harus menjalani Konvensi tetapi tetap menjadi seorang menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com