Bawaslu: Sudah Bayar Pajak, Penertiban Baliho Terhambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daniel Zuchron mengatakan, penertiban baliho calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) selama ini terhambat karena pemasang baliho telah membayar pajak iklan.

"Di beberapa daerah tertentu, Satpol PP (satuan polisi pamong praja) kesulitan karena dia (caleg atau parpol) merasa sudah membayar pajak daerah. Berarti kan ikut peraturan daerah," kata Daniel di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2014).

Dia menyebutkan, selain soal pajak yang sudah sempat dibayar, penertiban alat peraga kampanye juga terhambat pemahaman aparat Pemda soal aturan kampanye dan kesiapan Satpol PP untuk menertibkannya.

"Tapi, kalau pun sudah membayar pajak, kalau memang melanggar, ya harus dan pasti kami tertibkan," kata Daniel.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2013 mengatur, caleg dilarang menggunakan baliho sebagai atribut kampanye. Pemasangan baliho hanya dibolehkan bagi parpol.

Baliho parpol juga tidak boleh dipasang di jalan protokol dan di jalan tol. Meski demikian, masih banyak caleg yang memasang baliho.