Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Kembali Periksa Dirut Pertamina

Kompas.com - 27/01/2014, 10:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah terkait kegiatan hulu minyak dan gas, Senin (27/1/2014). Kali ini, Karen akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka baru kasus itu, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno.

"Bersaksi untuk Pak Waryono," kata pengacara Karen, Rudi Alfonso, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Rudi mendampingi Karen diperiksa KPK pagi ini. Sementara Karen enggan berkomentar kepada wartawan mengenai pemeriksaannya. "Ya enggak tahu, kan belum diperiksa, tunggu saja nanti selesainya, baru ini kita kasih tahu," sambung Rudi.

Lebih jauh mengenai kasus dugaan gratifikasi kegiatan hulu migas ini, Rudi mengatakan bahwa kliennya tidak tahu mengenai dugaan aliran dana ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diberikan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dia membantah dugaan PT Pertamina menyumbang dana untuk tunjangan hari raya (THR) anggota DPR.

"Kalau itu saya pastikan enggak ada. Ibu ini kan sudah sering diancam untuk dipecat, tapi dia tidak pernah melayani permintaan itu," kata Rudi.

Sebelumnya, KPK memeriksa Karen sebagai saksi bagi tersangka Rudi Rubiandini. Dalam persidangan terdakwa kasus ini, Simon G Tanjaya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terungkap bahwa Simon menyuap Rudi terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas, antara lain dengan menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas kondensat Senipah bagian nehara pada 7 Juni 2013 periode Juli 2013.

Rudi juga menyetujui Fossus Energy sebagai pemenang lelang terbatas minyak mentah Minas/SLG bagian negara pada 4 Juli 2013 untuk periode Agustus 2013.

Saat dikonfirmasi soal lelang terbatas bagian negara tersebut seusai diperiksa sebagai saksi bagi Rudi beberapa waktu lalu, Karen tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com