Menurut Marzuki, Pemecatan Pasek Tak Sah Tanpa Tanda Tangan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai proses pergantian antarwaktu (PAW) Gede Pasek Suardika sebagai anggota DPR belum bisa dilakukan. Alasannya, surat PAW dari Partai Demokrat baru ditandatangani Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Partai Demokrat.

Semestinya, kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat itu, surat tersebut dibubuhi tanda tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"Ketua Harian secara AD/ART partai memang bisa berbagi peran dengan Ketua Umum. Tapi itu hanya untuk urusan di internal partai saja. Kalau untuk (dokumen) formal, misalnya, pencapresan, caleg, penggantian ketua komisi dan anggota (DPR), itu harus (tanda tangan) Ketua Umum," ujar Marzuki di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (26/1/2014).

Marzuki menuturkan, adanya pengembalian surat PAW ke Partai Demokrat bukan berarti ada pelanggaran. Pengembalian itu juga tidak terkait penilaian pribadinya soal ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan Pasek. Langkah itu, kata dia, dilakukan demi ketertiban dalam administrasi ketatanegaraan.

"Ini soal kewenangan yang tanda tangani surat. Karena sesuai undang-undang, (surat PAW) ini terkait Ketua Umum dan Sekjen," kata bakal capres Partai Demokrat itu.

Fraksi Partai Demokrat telah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal DPR terkait keputusan pemecatan Pasek dari keanggotaan DPR. Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan, di dalam surat itu tertera alasan pemecatan Pasek, yakni pelanggaran kode etik.

Sebelum dipecat, Pasek sudah lebih dulu mendapat sanksi setelah memutuskan bergabung ke ormas PPI besutan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Jabatan Pasek sebagai Ketua Komisi III DPR saat itu dicopot dan digantikan oleh Pieter C Zulkifli.

Setelah tak lagi menjadi ketua, Pasek tetap dipertahankan di Komisi III DPR. Namun, pada awal Januari 2014, Pasek kembali dipindah ke Komisi IX. Tak berlangsung lama, Pasek akhirnya dipecat.