Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Pemilu yang Bebas, Setiap Detik Boleh Kampanye

Kompas.com - 20/01/2014, 13:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai, pemilu yang bebas adalah pemilu yang kampanyenya bebas dilakukan kapan pun dan di mana pun. Hal tersebut dikatakan Surya menanggapi pertanyaan mengenai kampanye yang dilakukan Nasdem di media yang dimilikinya.

"Pemilu yang bebas setiap detik harus kampanye. Bahkan seumur hidupnya orang atau parpol harusnya dibolehkan untuk kampanye," kata Surya di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Menurut Surya, tak ada yang salah dengan kampanye yang dilakukan secara bebas. Justru, kata dia, hal itu bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. "Masyarakat kita bisa belajar dari situ, setiap hari, tanpa ada batasan waktu," ujarnya.

Sebaliknya, jika kampanye dilakukan dengan banyak aturan, menurutnya, peserta pemilu pasti akan selalu melanggarnya. Peserta pemilu bakal mencari celah yang ada di dalam peraturan.

"Tidak dibolehkan pasang artribut di tempat umum, tapi dibolehkan dipasang di rumah. Pasangnya di tempat yang tinggi, kan sama saja," kata Surya.

Seperti diberitakan, Partai Nasdem dilaporkan ke Bawaslu oleh Jaringan Paralegal Pemilu Jakarta karena dianggap menggunakan Metro TV dan Media Indonesia, dua media milik Surya, untuk berkampanye.

Selain Nasdem, partai politik lainnya yang juga dilaporkan adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Menanggapi laporan tersebut, Surya mengaku tak menaruh curiga. Menurutnya, kecil kemungkinan kalau pihak yang melaporkan adalah lawan politik. "Saya tidak mau prejudice. Kita positive thinking saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com