Nazaruddin: Setya Novanto dan Aziz Syamsuddin Temui Saya di Sukamiskin

“Sewaktu saya baru masuk di Sukamiskin, Novanto dan Aziz datang ke Sukamiskin di hari Minggu. Padahal itu di luar jam besuk, bisa datang ke Sukamiskin dan Fadh (Fadh El Fouz) datang ke ruangan saya ketemu dengan Setya Novanto dan Aziz dan mau mengajukan sesuatu, saya tidak mau,” terang Nazar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Namun, Nazar engan menjelaskan apa yang ditawarkan ketiga orang itu kepadanya. Nazar menduga, kedatangan mereka karena ia pernah mengungkap kasus yang melibatkan Aziz dan Setya. Adapun, Nazar pernah menuding Setya terlibat korupsi proyek e-KTP. Sedangkan Azin, kata Nazar, terlibat dalam kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri.

Kemudian, Nazar mempertanyakan pengakuan Aziz dan Setya yang mendapat izin dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhuk dan HAM) Denny Indrayana untuk mendatangi Sukamiskin di luar jam besuk.

“Katanya sudah mendpat izin katanya dari Wamen, saya bilang tidak mungkin. Saya tahu betul seorang Wamen bagaimana. Anda bisa tanya ke Wamen, apa betul Aziz dan Setnov masuk ke Sukamiskin atas izin beliau,” kata Nazar.

Selain itu, Nazar juga menceritakan bahwa anggota DPR Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso pernah menemui Fadh di Sukamiskin. Menurut Nazar, Priyo sengaja datang untuk meminta Fadh tidak mengungkapkan bahwa Priyo menerima uang dari proyek pengadaan kitab suci Al Quran. Selain itu, Naza juga menuding aliran dana ke Priyo tak hanya pada kasus Al Quran.

 “Bukan hanya kasus Al Quran, karena uang itu waktu dulu dibagi ada jatah Demokrat dan Golkar. Waktu itu Fadh mengelola ada anggaran IT yang waktu itu diambil fee-nya dari telkom sebesar Rp 21 miliar. Lalu proyek Al Quran 2011-2012 itu, kan dia. Dia hanya kasih Pak Zul (Zulkarnaen Djabar) 7 persen, sisanyanya dia (Fadh) dan Priyo yang menikmati,” terang Nazar.

Nazar mengaku kerap diintimidasi karena sering mengungkap kasus pada KPK. Ia pun meminta pendampingan dari pakar hukum Yusril Ihza Mahendra agar bisa leluasa mengungkap keterlibatan banyak pihak dalam kasus dugaan korupsi.