Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Bantah Manfaatkan Ketokohan Gus Dur

Kompas.com - 16/01/2014, 15:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tak ambil pusing soal sindiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahwa partainya memolitisasi ketokohan almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia membantah memanfaatkan ketokohan Gus Dur untuk kepentingan politik PPP.

"Saya kira itu normal. Dalam politik, apabila ada suatu peristiwa, interpretasinya beda-beda, itu hak semua orang memberikan interpretasi pada acara tersebut," kata Suryadharma, sesaat sebelum menghadiri rapat antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Ia melanjutkan, alasan PPP menggelar acara haul Gus Dur pada 14 Januari 2014 lalu adalah untuk menghormati Gus Dur sebagai tokoh demokrasi. Ia beranggapan, Gus Dur merupakan tokoh nasional yang dimiliki oleh semua golongan karena mampu menjalin komunikasi lintas agama dan lintas partai politik.

Selain itu, kata Suryadharma, PPP memiliki hubungan historis yang kental dengan keluarga Gus Dur. Pasalnya, kakek Gus Dur adalah orang yang menciptakan lambang PPP, dan ibunda Gus Dur pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PPP selama tiga periode berturut-turut.

Diberitakan sebelumnya, PPP menyelenggarakan peringatan Haul Keempat Gus Dur pada Selasa (14/1/2014) lalu. Peringatan itu sekaligus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan digelar di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat.

Menyikapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Abdul Malik Haramain melontarkan kritik. Menurut Malik, ideologi PPP sangat berbeda dengan nilai yang diajarkan Gus Dur. Acara itu juga dinilai hanya digelar untuk kepentingan politik semata.

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, sikap PPP juga sering kontradiktif dengan ajaran Gus Dur saat menyikapi fenomena keberagamaan. Contohnya, saat PPP menyikapi kekerasan yang dilakukan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan berbasis Islam. Malik menilai, PPP cenderung berpihak dan permisif, padahal Gus Dur selalu lantang menolak kekerasan oleh siapa pun meskipun mengatasnamakan kelompok agama.

Lainnya, kata Malik, sikap yang ditunjukkan PPP pada fenomena Ahmadiyah. Gus Dur sangat berpihak terhadap kaum minoritas dan PPP sebaliknya. "Singkatnya Islam yang dikembangkan PPP tidak nyambung dengan pemahaman Islam yang dikembangkan Gus Dur. Kami menyayangkan sikap elite yang hanya memanfaatkan ketokohan Gus Dur secara politik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com