Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah JK Taklukkan Banjir Cengkareng

Kompas.com - 16/01/2014, 10:11 WIB


KOMPAS.com - Hari itu Jusuf Kalla (JK) benar-benar kesal. Pasalnya, sudah beberapa hari ia menyaksikan tayangan televisi, ratusan pesawat tertunda lepas landas dan mendarat. Para penumpang di terminal-terminal Bandara Soekarno-Hatta terlunta tak tentu arah.

Pangkal soal adalah banjir di jalan menuju bandara yang menyebabkan kendaraan tidak bisa lewat. Jalan alternatif melalui Tangerang juga mengalami kemacetan total karena di mana-mana air menggenangi jalan lebih dari semeter.

Kalkulasi dagang JK bereaksi. Ia menghubungi salah seorang pejabat dengan menanyai berapa kerugian negara per hari akibat penundaan pendaratan dan keberangkatan semua pesawat. Pejabat yang ditanya, tak mampu menjawab. JK pun kian bereaksi, kalau hitungan simpel seperti itu saja tidak bisa dilakukan, ya, pantas saja kondisi ini terus menerus terjadi tiap musim hujan datang. Pasti tidak ada upaya perbaikan.

JK langsung mengontak pejabat yang memiliki otoritas di bidang infrastruktur. Mengapa setiap musim hujan, selalu saja banjir ke bandara. Dan kawasan banjir itu, selalu di tempat yang sama setiap tahun. “Kok tidak ada upaya untuk mengatasinya. Ada apa sesungguhnya di sana. Di mana masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya,” desak JK.

Yang ditanya mulai memberikan alasan. Sejurus kemudian, Sang Pejabat menerangkan secara teoritis.

JK langsung memotong pembicaraan. “Kalau sekedar teori, kan sudah lama mesitnya anda selesaikan itu, sebab kejadian ini selalu terjadi. Jangan lagi pakai alasan teori sekarang. Yang dibutuhkan publik adalah bagaimana mengatasi kebanjiran di bandara agar orang bisa tiba dan berangkat sesuai jadwal yang ditentukan. Ini ekonomi terganggu sekali karena banjir ini. Coba lihat apa yang terjadi di bandara kita sekarang. Orang bisa mengamuk nantinya.”

Tak puas dengan itu, JK langsung bertanya, “berapa jumlah mesin pompa yang ada di daerah banjir yang terpasang sekarang?”

“Ada dua pak,” kata Pak Pejabat.

“Ya, bagaimana mungkin anda bisa mengatasi banjir kalau begitu. Dua buah pompa tidak akan mungkin bisa menyedot air yang mengalir deras dan banyak. Saya tidak mau tahu caranya, anda cari pompa sebanyaknya dan letakkan sekarang juga di sana. Saya akan kunjungi kawasan tersebut jam 5 sore ini,” perintah JK tak sabar.

Pejabat tentu saja segera bereaksi sebelum JK tiba sore hari di lokasi banjir. Perintah bos jadi mutlak dijalankan. Apalagi, disertai dengan marah. Tak ada pilihan bagi Sang Pejabat hari itu. Teori pun tidak laku di mata JK.

Benar juga, JK datang di lokasi banjir. Saat itu, genangan air sudah mulai habis. JK langsung tersenyum lebar. Soalnya, pompa-pompa yang didatangkan Sang Pejabat sudah berjalan sejak beberapa jam sebelum kedatangan JK di lokasi.

“Nah, mengapa selama ini, tahun demi tahun, anda tidak berpikir praktis seperti ini. Kan anda tahu bulan berapa hujan di Jakarta ini. Curahannya pun anda bisa perkirakan. Ya, pada saat itu, siapkan dong pompa. Kalau jauh hari sebelumnya anda siap seperti ini, tidak perlu negara kita mengalami kerugian karena bandara tidak berfungsi,” tegas JK.

Balik dari lokasi banjir, JK mulai menyusun rencana. Ini adalah tahun terakhir bandara mengalami banjir. JK langsung menghubungi lagi pejabat di bidang sarana dan prasarana untuk segera membangun jalan layang di lokasi banjir tersebut. Biar hujan sederas bagaimana pun, tidak akan meninggalkan genangan di kawasan banjir tersebut.

Sang Pejabat memberitahu JK bahwa kawasan banjir tersebut tidak bisa dibangun apa pun karena itu menyangkut kawasan hutan lindung. Kalau dibangun jembatan atau jalan layang maka pasti sejumlah areal kawasan lindung tersebut diambil.

JK bertanya, “Siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan itu semua?’

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com