Marzuki Alie Minta Adhi Karya Mundur dari Proyek Gedung DPR?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie disebut pernah meminta PT Adhi Karya mundur dari rencana proyek pembangunan gedung DPR. Namun, petinggi Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor menolak karena telah mengeluarkan banyak uang untuk beberapa anggota DPR untuk memuluskan Adhi Karya sebagai pemenang proyek.

"Pak Bagus pernah dipanggil Pak Marzuki waktu itu, diminta untuk mundur Adhi Karya. Tapi, Pak Bagus enggak mau mungkin karena sudah ada yang keluar itu (uang)," kata kuasa hukum Bagus, Haryo Wibowo, di Gedung KPK, Rabu (15/1/2014).

Menurut Haryo, Adhi Karya diminta mundur karena tidak bisa diatur. Jika Adhi Karya mundur, PP akan memenangkan proyek pembangunan gedung DPR.

"(Diminta mundur) karena tidak bisa diatur. Biar PP yang mengerjakan proses lelang itu," ujar Haryo.

Sebelumnya, Marzuki mengaku mengetahui bahwa memang ada dugaan suap dalam rencana proyek pembangunan gedung DPR senilai Rp 1,16 triliun itu. Hal ini dia ketahui setelah ada fraksi di DPR yang mengajukan protes karena hanya menerima sedikit uang dari proyek tersebut.

Marzuki mencium adanya permainan antara kontraktor dan anggota Dewan. Dia pun telah memanggil peserta tender pembangunan gedung, tak terkecuali PT Adhi Karya. Terkait dugaan suap tersebut, Marzuki pun pernah dipanggil oleh KPK pada akhir Oktober 2013.

Dalam pemeriksaan itu, Marzuki mengaku ditanya soal pengeluaran uang BUMN untuk proyek pembangunan gedung DPR. Uang ini ditengarai merupakan suap untuk para anggota Dewan.

Menurut Marzuki, KPK sudah memiliki daftar nama anggota DPR yang diduga menerima suap dari rencana proyek pembangunan gedung baru DPR. Proyek ini akhirnya kandas setelah dihujani kritik dan kecaman pada 2011.

Di kesempatan terpisah, Marzuki pernah membantah telah menerima uang terkait upaya pemenangan PT Adhie Karya dalam proyek pembangunan gedung DPR.