Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Soal Kabar Pimpinan KPK ke Cikeas, Loyalis Anas Bermanuver!

Kompas.com - 10/01/2014, 02:28 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mendatangi Cikeas, kediaman Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, disebut sebagai manuver dari para loyalis mantan ketua umum partai itu, Anas Urbaningrum.

"Saya tidak melihat yang bersangkutan (Anas) melawan Partai Demokrat dan KPK. Bahwa ada pengikut-pengikutnya yang membangun persepsi, itulah politik," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, seusai pidato politik di Kantor Sekretariat Komite Konvensi Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Menurut Marzuki, manuver itu adalah upaya untuk mengalihkan isu terkait kasus dugaan suap Hambalang yang menimpa Anas. Karena politik adalah pertarungan, kata dia, Partai Demokrat punya tugas mengklarifikasi dan membuat counter issue untuk menegaskan posisi partai.

Marzuki mengatakan, manuver semacam itu tak perlu dilayani. Sebagai partai berlegitimasi konstitusi, apalagi merupakan partai penguasa, Partai Demokrat tak perlu berhadapan dengan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia bentukan Anas yang baru seumur jagung. "Yang penting saling menghargai. Saling respek," kata Ketua DPR itu.

Selain itu, Marzuki berpendapat pula bahwa persoalan terkait isu melibatkan pimpinan KPK dan beberapa nama lain tersebut tak perlu diperpanjang lagi. Dia melihat persoalan sudah selesai karena Juru Bicara PPI Mamun Murod sudah meminta maaf. "(Akan tetapi) saya tidak mau masuk ke wilayah penegakan hukum. Saya konsisten tentang itu sejak dulu."

Sebelumnya, Mamun mengatakan dia mendapatkan informasi mengenai kedatangan Bambang ke Cikeas, didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pada Senin (6/1/2014). Namun ketika ditanya soal bukti pernyataannya itu, dia tak menjawab secara gamblang.

"Coba nanti diklarifikasikan ke Mas Bambang, dugaan kami mungkin ada permainan di balik ini, di kasus Anas," kata Mamun. Mamun pun menyebutkan rentetan tudingan untuk unsur pimpinan lain KPK, yakni Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja.

"Ada persoalan hukum yang menjerat mereka. Zulkarnain di Jatim, Adnan Pandu punya kasus di Kaltim, nanti akan ada yang buka; dan Abraham Samad dalam beberapa hal lebih tepat jadi jubirnya Ibas. Mungkin hanya Mas Busyro yang masih clear (bersih)," tutur Mamun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com