Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Capreskan Jokowi, PDI-P Akan Kalah dari Golkar

Kompas.com - 09/01/2014, 18:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko "Jokowi" Widodo memiliki pengaruh yang besar dalam mengubah tingkat elektabilitas partainya. Jika tidak mencalonkan Jokowi sebagai presiden, suara PDI-P akan turun drastis. PDI-P diperkirakan akan dikalahkan pesaing terbesarnya, Partai Golongan Karya (Golkar).

Hal tersebut terlihat dari hasil survei Indo Barometer yang dirilis di Jakarta, Kamis (9/1/2014). "Kita ingin mengetahui, bagaimana elektabilitas Jokowi ini bisa mempengaruhi elektabilitas partainya," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat merilis hasil surveinya.

Survei menunjukkan, jika mencalonkan Jokowi, PDI-P akan mendapatkan suara 35,8 persen, jauh meninggalkan Golkar di urutan kedua dengan suara 15,8 persen. Di urutan ketiga dan keempat, ada Partai Gerindra dengan 7,9 persen dan Partai Demokrat dengan 4,6 persen. Sisanya adalah PKB (3,8 persen), PAN (2,5 persen), Hanura (2,5 persen), PPP (1,7 persen), Nasdem (1,3 persen), PKS (1,3 persen), PKPI (0,8 persen), suara tidak sah (2,1 persen), dan tidak menandai surat suara (20,0) persen.

"Namun, saat PDI-P tidak mencalonkan Jokowi, perolehan suaranya turun dengan drastis, bahkan di bawah Golkar," lanjut Kodari.

Jika hal itu terjadi, Golkar berada di urutan pertama dengan memperoleh 20,8 persen suara. Di bawahnya, PDI-P bertengger dengan suara 19,6 persen. PKB naik ke posisi ketiga dengan perolehan suara yang juga meningkat, yakni 9,6 persen. Di urutan keempat dan kelima, ada Gerindra dengan 7,5 persen dan Demokrat dengan 5,8 persen.

Sisanya, ada Hanura (3,3 persen), PAN (2,9 persen), Nasdem (1,7 persen), PPP (1,7 persen), PKS (1,3 persen), PBB (0,4 persen), suara tidak sah (0,8 persen), dan tidak menandai surat suara (24,6) persen.

Qodari mengatakan, pengaruh Jokowi yang begitu besar ini merupakan fenomena yang cukup unik mengingat ia hanyalah kader biasa. "Kalau dulu PDI-P bisa menang karena sosok Megawati dan Demokrat bisa menang karena sosok SBY, wajar karena mereka petinggi partai," jelasnya.

Qodari menjelaskan, waktu pengumpulan data survei 4-5 desember 2013. Survei ini dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang dengan margin error sebesar ± 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia, yakni berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap secara langsung dengan menggunakan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com