Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Melorot, Apa Komentar PDI-P?

Kompas.com - 09/01/2014, 09:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Desember 2013 tidak menunjukkan korelasi positif antara elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang terus meroket dan elektabilitas PDI Perjuangan (PDI-P). Elektabilitas partai berlambang banteng moncong putih ini bahkan dalam survei tersebut justru menurun.

Apa kata PDI-P? Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, elektabilitas Jokowi tinggi karena dihadapkan pada pilihan figur. Saat ini, pemilih di Indonesia masih sangat bergantung pada figur yang ditawarkan.

"Karena ditawarkan ada nama Pak Jokowi, jadi masyarakat lebih jelas memilihnya. Kalau partai kan belum menentukan figur yang diusungnya siapa, jadi sangat wajar tidak berpengaruh," ujar Eriko saat dihubungi, Kamis (9/1/2014).

Eriko menuturkan, pemilih PDI-P juga masih banyak yang merupakan massa mengambang. Saat elektabilitas PDI-P turun dari 23,6 persen pada bulan Juni 2013 menjadi 21,8 persen pada bulan Desember 2013 versi survei Litbang Kompas, menurut dia, itu diakibatkan larinya pemilih dari massa mengambang ini.

"Bisa jadi dari ribuan itu ada 10-30 orang yang masih swing voter," kata Eriko.

Anggota Komisi V DPR itu mengaku yakin jika PDI-P sudah mendeklarasikan pasangan capres-cawapres, akan ada korelasi kuat antara elektabilitas kandidat dan partai. Meski demikian, Eriko memastikan PDI-P tidak akan terburu-buru dalam menetapkan pasangan capres-cawapres.

"Survei ini pasti akan dievaluasi oleh Ketua Umum (Megawati). Tapi, tidak juga menjadikan kami terburu-buru mengambil keputusan. Saat ini, kami masih menunggu masukan dari struktur dan anggota kami di daerah," ucapnya.

Megawati, diyakini Eriko, sudah memiliki pertimbangan matang dalam memilih calon pemimpin Indonesia. Dia menjelaskan, lamanya PDI-P menentukan capres karena tidak ingin salah dalam mencari pemimpin Indonesia.

"Bu Mega itu sudah mengalami hal-hal yang tidak pernah kita alami, mulai dari masa Bung Karno, sampai sekarang. Jadi, bagi Bu Mega, menetapkan capres bukanlah perkara ini kepentingan PDI-P, tapi soal bangsa," ujar Eriko.

Seperti diberitakan, dukungan untuk Jokowi terus melejit seandainya pemilu digelar hari ini. Bila suara Jokowi melompat berlipat kali dalam rentang waktu setahun, 2012 hingga 2013, perolehan dukungan untuk PDI-P justru melorot pada paruh kedua perjalanan survei.

Padahal, hingga setengah perjalanan 2013, partai ini mampu memikat para pemilih rasional untuk memilihnya jika pemilu digelar saat itu. Pada Desember 2012, rilis pertama rangkaian survei Kompas mendapatkan dukungan untuk PDI-P pada kisaran 13,3 persen. Angka tersebut melompat menjadi 23,6 persen pada putaran kedua survei yang dipublikasikan pada Juni 2013. Lonjakan ini berdasarkan data survei tersebut berasal dari kalangan pemilih rasional.

Sayangnya, bila tren peningkatan dukungan suara untuk Jokowi terus berlanjut hingga putaran ketiga survei yang pelaksanaannya rampung pada Desember 2013, arus dukungan untuk PDI-P justru seolah mampat. Jangankan tetap, survei ketiga malah mendapatkan penurunan suara dialami partai ini. Dukungan untuk PDI-P turun menjadi 21,8 persen pada survei ketiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com