Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Dukung Penarikan Buku Abu Bakar Baasyir

Kompas.com - 03/01/2014, 20:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan Shaberah mendukung langkah Polri yang akan menarik buku berjudul Tadzkiroh (sebelumnya ditulis Tadzqirah) karangan Abu Bakar Ba’asyir. Kepala Polri Jenderal Sutarman menyebut buku tersebut dijadikan legalitas bagi kelompok teroris untuk merampok dalam rangka pencarian dana (fa’i) .

“Kasihan mereka yang telah mengumpulkan uang. Terus akhirnya malah hanya dirampok, diambil secara paksa,” ujar Amidhan kepada Kompas.com, Jumat (3/1/2014).

Amidhan mengatakan, tak ada ajaran agama mana pun yang menghalalkan perampokan untuk tujuan dakwah.

Senada, Ketua Fatwa MUI Ma’ruf Amin menuturkan, buku tersebut layak untuk ditarik dari peredaran.

Sebelumnya, Kapolri menyatakan, buku tersebut menjadi salah satu penyebab maraknya aksi perampokan terhadap bank dan toko emas oleh teroris. Buku tersebut melegalkan seorang teroris melakukan aksi perampokan untuk kegiatan pencarian dana demi mendukung aksi terorisme.

Menurutnya, awalnya mereka ragu untuk melakukan perampokan. Namun, berkat buku tersebut para teroris itu akhirnya yakin. "Anggaran itu didapat dari merampok. Ada bukunya Abu Bakar Ba'asyir,Tadzqirah, yang menyatakan bahwa merampok untuk kepentingan (terorisme) itu dihalalkan," katanya, Kamis (2/1/2014).

"Yang mengatakan bahwa merampok untuk kepentingan itu dihalalkan itu ajaran dari mana? Itu yang harus kita pertanyakan," tandasnya.

Jihad Tak Harus Pakai Kekerasan

Dalam kurun beberapa tahun terakhir, aksi kekerasan oleh kelompok teroris di Indonesia masih kerap terjadi. Bahkan, belakangan kelompok teroris tersebut tak lagi hanya menyasar Amerika yang kerap dianggap sebagai musuh (thogut) bagi mereka. Mereka juga telah menyasar rumah ibadah agama tertentu, seperti gereja dan wihara. Bagi mereka, aksi kekerasan merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan jihad.

Menurut Amidhan, tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia bukanlah sesuatu yang tepat. Pasalnya, Indonesia bukan negara yang dalam kondisi perang. Sehingga, untuk menegakkan syariat islam perlu ditempuh dengan cara-cara kekerasan.

“Indonesia adalah negara dakwah, bukan negara perang. Negara dakwah, negara damai jadi tidak boleh ada sesuatu yang menghasut,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, kekerasan terhadap simbol-simbol agama juga tak dibenarkan. Menurutnya, hal itu justru tak mencerminkan nilai-nilai islam yang sesungguhnya. “Islam itu artinya damai, darut islam itu artinya rumah damai,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Ma’ruf, para teroris tersebut menghentikan aksi teror mereka selama ini. Penggunaan cara-cara inkonstitusional justru akan memperburuk keadaan yang ada. “Jika ada keberatan, akan lebih baik jika hal itu disampaikan kepada dewan (DPR),” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com