Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Ratas, SBY Cek Persiapan Terakhir SJSN

Kompas.com - 30/12/2013, 10:55 WIB
Icha Rastika

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Senin (30/12/2013) untuk mengecek persiapan terakhir sebelum meluncurkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di bidang kesehatan, Selasa (31/12/2013). SJSN akan berlaku mulai 1 Januari 2014 mendatang.

“Kita menggelar rapat kabinet terbatas, alhmdulillah, hari ini di Istana Bogor ini kita dapat melaksanakan rapat terbatas untuk mengecek persiapan dan kesiapan, kita sebutlah final check, untuk diberlakukannya sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan mulai 1 jauari 2014 mendatang,” kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas itu.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Boediono, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, di antaranya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Dalam sambutannya Yudhoyono mengatakan bahwa pembentukan SJSN ini merupakan tonggak sejarah yang penting karena akan mengubah wajah dan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Ini akan membuat pembangunan yang kita lakukan menjadi adil terutama adil bagi saudara-saudara kita yang tergolong belum mampu karena ini tonggak sejarah dan karena kita menyadari, di sana-sini masih ada tantangan dan permasalahan yang harus kita atasi, yang harus kita kelola sebaik-baiknya,” kata Yudhoyono.

Dia pun berharap, program SJSN ini sudah siap untuk dijalankan tahapan pertama, yakni pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kepada Menkokesra, Presiden meminta agar dijelaskan dalam rapat terbatas tersebut undang-undang yang akan dijalankan terkait SJSN, apa saja yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, serta gambaran persiapan dan kesiapan terakhir Pemerintah sebelum meluncurkan SJSN secara resmi pada 31 Desember besok.

“Tolong dilaporkan, dipresentasikan pada pertemuan ini, undang-undang yang akan kita jalankan terutama hal-hal penting dari undang-undang itu lantas apa saja yang telah kita lakukan untuk mengimplementasikan dan undang-undang itu kemudian persiapan dan kesiapan terakhir kita seperti apa, sebelum besok tanggal 31 Desember, dengan resmi saya luncurkan kebijakan dan program besar ini,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com