Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Terjadi karena Terlalu Cinta Materi

Kompas.com - 25/12/2013, 10:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


REMBANG, KOMPAS.com — Tokoh Nahdlatul Ulama Mustofa Bisri (Gus Mus) menilai, maraknya kasus korupsi di Indonesia merupakan peninggalan masa Orde Baru. Menurutnya, pemerintahan masa itu membuat masyarakat berorientasi pada materi. Pernyataannya menanggapi sejumlah pemimpin lembaga negara dan elite partai yang terjerat kasus korupsi. 

"Saya teringat Pak Harto. Kesuksesan Pak Harto yang paling sukses itu membuat rakyat Indonesia ingin kaya semua," ujar Gus Mus di kediamannya, Rembang, Jawa Tengah, Selasa (24/12/2013).

"Pak Harto juga begitu, dalam mendidik kita mau jadi orang kaya. Dia mencontoh dirinya sendiri sehingga rakyat ingin kaya semua," lanjutnya.

Budayawan, yang juga pendiri Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin itu, mengatakan, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap materi membuat korupsi kian merajalela.

"Ini enggak masuk akal kita semua. Senangnya dengan duit seperti itu, berlebihan. Mencintai materi yang berlebihan itu sumber semua kesalahan," kata Gus Mus.

Menurutnya, sebagian masyarakat sudah terjerat dalam politik uang. "Untuk ini semua, saya katakan harus dilawan dengan zuhud (meninggalkan duniawi). Tapi, itu mungkin terlalu jauh. Saya ingin lawan dengan gerakan hidup sederhana. Kalau kita mau, Insya Allah itu bisa dilawan," ujarnya.

Sepanjang tahun 2013 ini, kasus korupsi terus merajalela. Para pemimpin partai politik dan lembaga negara, bahkan penegak hukum, menjadi tersangkanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com