Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Lebih Baik Partai Kecil tapi Bersih daripada Besar tapi Kotor

Kompas.com - 23/12/2013, 21:11 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menegaskan, partainya akan bersikap keras terhadap para kadernya yang terindikasi melakukan korupsi dan mencuri uang rakyat. Meskipun dirinya tak bisa menjamin kader Partai Gerindra bebas korupsi, ia bisa menjamin bahwa partai akan memberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan.

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, setiap orang yang masuk ke Partai Gerindra sudah bersumpah tidak korupsi dan mencuri uang rakyat. Dengan kata lain, apabila dia melanggar sumpah itu, katanya, dia melanggar jati dirinya sebagai kader.

"Kalau melanggar, kita akan pecat. Lebih baik (partai) kecil tapi bersih daripada besar tapi kotor," kata Prabowo di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Jakarta, Senin (23/12/2013).

Menurutnya, partainya sudah melakukan seleksi secara ketat terhadap para calon legislatifnya. Dari sekitar 3.000 orang, kata dia, Gerindra hanya memilih 560 orang di antaranya untuk menjadi caleg. Prabowo menjamin caleg tersebut dipilih melalui proses seleksi yang didasarkan pada kapabilitas dan kualitas.

Selain itu, ia juga menambahkan berdasarkan penelitian Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch, partai Gerindra merupakan partai yang paling transparan dalam hal pendanaan partai. Ia mengklaim tidak ada sedikit pun dana yang diberikan DPP kepada para calegnya.

"Selama ini kan kesannya Prabowo banyak uang. Kita berusaha karena bagaimanapun juga kita kan partai yang tumbuh dari bawah. Persoalan transparansi ini kita usahakan sebaik mungkin," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com