Wakil Rakyat, Wakil Partai, Wakil Siapa?

Untungnya, rapat paripurna ke-15, kemarin, disambut antusias anggota Dewan. Ketika Wakil Ketua DPR Pramono Anung membuka rapat pukul 11.00, hadir 318 anggota DPR. Agenda pembahasan Perppu No 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi mungkin jadi penyebab.

Biasanya, rapat di DPR sepi. Rapat Selasa lalu, saat dibuka pukul 10.45, hanya hadir 278 anggota dari total 560 anggota DPR. Senin (2/12/2013), hanya 19 orang dari total 52 anggota Komisi III yang menghadiri pemaparan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah pemberantasan korupsi kurang penting? Mungkinkah tahun politik telah menjelang sehingga mereka sibuk sendiri? Entahlah.

Berulang kali muncul alasan ketidakhadiran anggota DPR karena sedang berada di tengah-tengah rakyat, menyerap aspirasi. Namun, hasil kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengejutkan. Mayoritas rakyat (81,1 persen) tidak mengenal anggota legislatif di daerah pemilihannya. Lantas, siapakah yang selama ini duduk di Senayan? Benarkah wakil rakyat?

Apabila rakyat tidak mengenalnya, apakah mereka sejatinya sekadar wakil partai? Politisi Partai Golkar, Nurul Arifin, berpendapat, wakil parpol tak lain juga wakil rakyat. Ideal sekali.

Lebih dari 300 tahun lalu, John Locke (1632-1704) mengingatkan betapa penguasa absolut, yang juga manusia biasa itu, sangat berbahaya jika menetapkan hukum. Locke mengajukan solusi berupa lembaga legislatif sebagai representasi rakyat baru kemudian dijalankan eksekutif.

Pertanyaan mendasarnya, rakyat mana yang kini diwakili DPR? Menjelang Pemilu 2014, pertanyaan bisa kita ajukan, rakyat mana yang akan diwakili oleh DPR hasil pemilu legislatif pada 9 April 2014? Pilihan ada di tangan rakyat. Meski untuk bekal memilih, rakyat tidak cukup mengenal calon anggota legislatif yang ada di daerah pemilihannya. Saatnya rakyat jadi pemilih aktif dengan mencari tahu kualitas calon yang layak dipilih. (RYO)