Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Faktor Atut, PDI-P Yakin Bisa Menang di Banten

Kompas.com - 19/12/2013, 13:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Provinsi Banten berpeluang menjadi "rebutan" sejumlah partai politik setelah Gubernur Banten yang juga kader Partai Golkar Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini, Banten selalu menjadi basis suara Golkar.

PDI Perjuangan mengklaim bisa meraih kemenangan di Banten. Partai belambang banteng moncong putih ini menargetkan lima kursi dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Kami menargetkan dapat lima kursi di sana," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Kamis (19/12/2013).

Basarah menampik target tinggi partainya itu karena Atut didera persoalan hukum. Menurutnya, target itu adalah target realisitis PDI Perjuangan yang sudah ditetapkan sebelum Atut menjadi tersangka.

"Partai kami setelah kongres melakukan konsolidasi internal yang masif. Mesin partainya juga berjalan efektiif sehingga kami yakin mendapatkan perolehan kursi yang besar di Banten," kata Basarah.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Banten tidak akan tergesa-gesa mempersiapkan kader partainya, Rano Karno, yang kini menjadi Wakil Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut. PDI-P, kata Basarah, akan menunggu proses politik yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Basarah pun membantah adanya perpecahan PDI Perjuangan Banten dengan Rano Karno.

"Rano karno jadi cawagub Banten dengan keputusan resmi DPP partai. Sampai dengan hari ini, belum ada putusan DPP yang cabut dukungan terhadap Wagub Banten," kata Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com